-
Donald Trump mengancam memenjarakan jurnalis yang membocorkan data pilot militer di Iran.
-
Bocoran berita dianggap membahayakan nyawa kru pesawat dan mempersulit misi penyelamatan rahasia.
-
Hubungan antara pemerintah AS dan media semakin memanas akibat kebijakan peliputan militer baru.
Suara.com - Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan keras yang menyasar kalangan media terkait bocornya informasi sensitif militer.
Kemarahan sang presiden dipicu oleh laporan awal mengenai hilangnya perwira kedua Angkatan Udara dari pesawat tempur yang jatuh.
Informasi yang tersebar pada hari Jumat tersebut dinilai telah membahayakan nyawa personel militer yang sedang bertugas.
Trump menyampaikan hal ini secara terbuka dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada hari Senin.
Menurutnya, pengungkapan data tersebut sangat mengganggu upaya rahasia pemerintah dalam mengevakuasi kru pesawat di wilayah Iran.
Pemerintah sebenarnya mencoba menjaga kerahasiaan operasi setelah keberhasilan penyelamatan pilot pertama pada akhir pekan lalu.
Namun, pengungkapan publik mengenai adanya pilot kedua yang masih hilang justru memberikan keuntungan bagi pihak lawan.
Secara spesifik, Trump menyatakan akan mengejar perusahaan media yang bertanggung jawab atas rilisnya berita sensitif tersebut.
Beliau menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan nasional harus diutamakan di atas segalanya dalam situasi perang.
Baca Juga: Eks Tangan Kanan Trump: Militer AS Berusaha Bunuh Pilot yang Terjebak di Iran!
“Kami akan mendatangi perusahaan media yang merilisnya, dan kami akan mengatakan, ‘Keamanan nasional, serahkan atau masuk penjara,’” ujar Trump.
Pernyataan ini muncul saat ia merinci dua operasi penyelamatan terpisah terhadap awak pesawat yang ditembak jatuh pekan lalu.
Ketegangan meningkat karena Trump tidak memberikan toleransi bagi jurnalis yang menolak mengungkap sumber informasi rahasia mereka.
“Orang yang membuat cerita itu akan masuk penjara jika dia tidak mengatakannya,” tegas Trump dalam pidatonya.
Meskipun demikian, Trump tidak menyebutkan secara gamblang organisasi media mana yang sedang menjadi target utamanya saat ini.
Pihak resmi dari Gedung Putih pun memilih untuk tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai ancaman hukum tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM