Purbaya Tak Masalah Jika Gaji Menteri Dipotong, Perkirakan Sampai 25%

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak masalah dengan wacana potong gaji menteri demi efisiensi yang diwacanakan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Maret 2026 lalu, Prabowo sempat menyinggung soal kebijakan penghematan yang sudah dilakukan Pakistan berupa pemangkasan gaji untuk pejabat negara, baik itu menteri maupun DPR.

Menanggapi itu, Menkeu Purbaya mengaku tidak masalah apabila berlaku untuk menteri. Namun ia masih menunggu keputusan langsung dari Presiden Prabowo.

"DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih, enggak apa-apa. Nanti akan kita lihat kebijakan kita seperti apa," kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (8/4/2026).

Saat ditanya apakah dirinya siap ketika gaji dipotong, Purbaya mengaku tidak masalah. Ia bahkan mengklaim uangnya sekarang masih banyak.

"Enggak apa-apa, kan banyak duitnya," lanjut dia.

Secara pribadi, Purbaya memperkirakan potong gaji menteri ini bisa mencapai 25 persen. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

"Saya tebak kira-kira 25 persen," kata dia.

Ia juga menyinggung ada wacana potong gaji menteri yang tengah dikaji Pemerintah. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan.

Baca Juga: Purbaya Baru Tahu Ada Pengadaan Motor Listrik MBG, Sebut dari Anggaran Tahun Lalu

"Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," jelas dia.

Prabowo singgung efisiensi ala Pakistan

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji sejumlah kebijakan yang telah diterapkan beberapa negara, seperti Pakistan, dalam menghadapi dampak situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Salah satu yang kebijakan Pakistan yang disinggung Prabowo adalah potong gaji untuk pejabat negara. Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026) lalu.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemaparan mengenai kebijakan Pakistan tersebut hanya sebagai contoh. Namun ia membuka kemungkinan untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa di Indonesia.