- Trump ancam pecat Jerome Powell jika tak mundur dari The Fed pada Mei 2026.
- Powell diselidiki terkait dugaan bohong soal renovasi kantor senilai US$ 2,5 miliar.
- Konflik hukum ini mengancam independensi The Fed dan hambat pencalonan Kevin Warsh.
Suara.com - Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan melontarkan ancaman keras untuk memecat Ketua Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, jika ia menolak angkat kaki saat masa jabatannya berakhir pada Mei 2026 mendatang.
"Kalau begitu saya harus memecatnya," tegas Trump dalam wawancara yang dikutip dari CNN, Kamis (16/4/2026), menanggapi kemungkinan Powell tetap bertahan di dewan gubernur bank sentral.
Ketegangan ini bukan sekadar urusan pergantian kursi. Powell kini tengah terhimpit persoalan hukum serius. Departemen Kehakiman AS telah melayangkan surat panggilan terkait penyelidikan kriminal atas dugaan kebohongan Powell kepada Kongres. Fokusnya? Skandal renovasi kantor pusat The Fed yang menelan biaya fantastis mencapai US$ 2,5 miliar.
Proyek renovasi ini menjadi amunisi utama pemerintahan Trump untuk terus menghujani Powell dengan kritik. Kabarnya, biaya proyek tersebut membengkak hingga 80% dari anggaran awal.
Puncak ketegangan terjadi pada Selasa (14/4), ketika dua jaksa dari kantor Kejaksaan Distrik Columbia pimpinan Jeanine Pirro melakukan kunjungan mendadak ke kantor The Fed. Alih-alih mendapatkan akses, mereka justru "diusir" oleh Robert Hur, pengacara yang mewakili The Fed.
"Proyek konstruksi apa pun yang membengkak hampir 80% layak mendapatkan tinjauan serius," cetus Pirro pedas.
Di sisi lain, langkah Trump untuk memuluskan jalan Kevin Warsh—calon pilihannya—sebagai pengganti Powell mulai menemui jalan terjal. Meski Trump sudah mengusung Warsh sejak Januari lalu, dukungan di tingkat legislatif masih abu-abu.
Senator Republik, Thom Tillis, yang memegang peran kunci dalam komite persetujuan calon Ketua The Fed, menyatakan sikap tegas. Ia menolak memberikan suara sebelum penyelidikan kriminal terhadap Powell tuntas. Kondisi ini menciptakan kebuntuan hukum yang justru berpotensi memperpanjang masa jabatan Powell di tengah pusaran konflik.
Ancaman pemecatan dan intervensi hukum ini kini memicu kekhawatiran global. Banyak pihak mempertanyakan nasib independensi bank sentral AS di bawah tekanan politik yang begitu agresif dari Gedung Putih.
Baca Juga: AS Diminta Pakai Logika Jika Ingin Negosiasi Ulang dengan Iran
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Harga Pangan Hari Ini Naik Tajam, Cabai Tembus Rp101 Ribu, Telur dan Beras Ikut Merangkak
-
Rupiah Hari Ini Menguat ke Rp17.134 per Dolar AS, Simak Prediksi Pergerakannya
-
Harga Emas Antam Longsor Lagi Jadi Rp 2.888.000/Gram, Cek Daftarnya
-
Akses Selat Hormuz Bakal Dibuka, Harga Minyak Dunia Melemah
-
IHSG Lompat Tinggi Lagi ke Level 7.663 di Kamis Pagi
-
Emiten Bandel Tak Mau Buyback saat Delisting, Ini Kata BEI
-
Gandeng TikTok, Kemnaker Siapkan Talenta Digital untuk Perluas Kesempatan Kerja
-
Kemnaker Dorong Dunia Usaha dan Industri Buka Peluang Kerja Bagi Lansia
-
Belanja Lebaran 2026 Cetak Rekor, Kelas Menengah dan Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia
-
Purbaya Tolak Bantuan IMF, Yakin Dana SAL Rp 420 T Milik Pemerintah Masih Cukup