Konsumsi Pemerintah di Triwulan I 2026 Tumbuh 21,81 Persen, Kontribusi ke PDB Terbatas

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain.

Namun di tengah lonjakan tersebut, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetap terbatas, yakni hanya sebesar 6,72 persen.

“Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi antara lain adalah Konsumsi Pemerintah yang tumbuh melesat hingga 21,81 persen,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia menjelaskan tingginya pertumbuhan tidak selalu berarti peran terbesar dalam struktur ekonomi. Menurut dia, ukuran kontribusi terhadap PDB lebih ditentukan oleh besaran nilai total masing-masing komponen dibanding sekadar laju pertumbuhan.

“Kalau kita lihat, PDB Indonesia ini secara nilainya paling banyak itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Karena porsi atau share-nya memang paling banyak,” ujarnya.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi 54,36 persen terhadap PDB. Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menyumbang 28,29 persen.

Dengan demikian, meski konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, posisinya dalam struktur ekonomi tetap jauh di bawah konsumsi masyarakat dan investasi.

“Pertumbuhannya paling tinggi, tetapi share-nya, kontribusi terhadap PDB-nya belum setinggi rumah tangga dan investasi,” kata Amalia.

Lonjakan belanja pemerintah pada awal tahun ini terutama didorong realisasi belanja pegawai, pembayaran THR atau gaji ke-14, penambahan ASN baru, serta peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga: BPS Ungkap Inflasi Tahunan April Capai 2,42 Persen karena Rokok, Emas, hingga Biaya Kuliah

“Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I adalah realisasi belanja pegawai, peningkatan pembayaran gaji ke-14 atau THR,” ujar dia.

Selain itu, BPS juga mencatat pelaksanaan Pemilu turut memberi dampak terhadap kenaikan aktivitas belanja negara pada periode tersebut.

“Dan tentunya ini merupakan impact dari pelaksanaan pemilu di 2024,” kata Amalia.

BPS menilai kenaikan konsumsi pemerintah lebih banyak bersifat stimulus jangka pendek yang membantu menopang ekonomi domestik, terutama saat aktivitas fiskal meningkat pada awal tahun.

Meski begitu, struktur utama PDB Indonesia tetap bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan investasi, sehingga pengaruh konsumsi pemerintah terhadap total ekonomi nasional tidak sebesar pertumbuhan persentasenya.

“Kontribusi 6,72 persen itu karena dinilai dari besaran nilainya dibandingkan dengan total PDB,” tutur Amalia.