- Presiden Prabowo Subianto menerapkan model kapitalisme negara dengan mengintervensi aset sektor swasta melalui entitas baru seperti Agrinas dan Perminas.
- Analisis Rayhan Prabu Kusumo menilai kebijakan tersebut berisiko mematikan produktivitas ekonomi nasional karena mengabaikan disiplin komersial dalam pengelolaan aset.
- Kebijakan ini memicu penurunan kepercayaan investor global dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat rusaknya struktur insentif pasar.
Ekspansi 'Makhluk 2025': Agrinas, Perminas, dan Koperasi Merah Putih
Sepanjang tahun 2025, pemerintahan Prabowo bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk membentuk ulang lanskap produktif Indonesia.
Munculnya entitas baru seperti Satgas PKH, Agrinas Palma Nusantara, dan Perminas menjadi bukti nyata dari ambisi kapitalisme negara ini.
Agrinas, misalnya, kini secara instan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia setelah menyita jutaan hektar lahan swasta melalui kekuatan penegakan hukum.
Begitu pula Perminas di sektor pertambangan. Rayhan menyoroti bahwa kecepatan manuver ini adalah bagian dari strategi untuk meminimalkan hambatan dari berbagai pihak.
"Bergerak lebih cepat daripada tantangan hukum, respons investor, atau pengawasan publik adalah strategi pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.
Namun, pengambilalihan ini menyisakan lubang besar dalam efisiensi ekonomi. Entitas yang dikelola berdasarkan survival politik, cenderung lebih mengutamakan loyalitas dan distribusi posisi dibandingkan produktivitas yang berkelanjutan.
Logika Pembangunan yang Terbalik
Kritik tajam lainnya diarahkan pada bagaimana Indonesia saat ini justru melawan arus logika keberhasilan negara-negara Asia lainnya.
Baca Juga: Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan membangun perusahaan negara sebagai jembatan sementara sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak swasta untuk berkompetisi.
"Indonesia era Prabowo menjalankan logika ini secara terbalik, dengan mengakuisisi apa yang telah dibangun oleh modal swasta, alih-alih membangun apa yang belum mampu diupayakan oleh modal swasta, dan kemudian mempertahankannya alih-alih menyerahkannya," tulis Rayhan.
Ia menegaskan, kedaulatan ekonomi tidak bisa dibangun hanya dengan dekrit pemerintah. Tanpa mekanisme kompetisi, entitas negara tidak akan pernah mencapai tingkat efisiensi yang dibutuhkan untuk bersaing secara global dan melakukan transformasi industri ke arah yang lebih kompleks.
Kerusakan Tak Terlihat: Investasi yang Tak Pernah Datang
Dampak dari kebijakan kapitalisme negara ini mungkin tidak terlihat secara langsung sebagai krisis besar, namun ia merusak struktur insentif jangka panjang.
Rayhan memperingatkan tentang fenomena shifting baseline syndrome, di mana rusaknya kepercayaan investor membuat modal dan teknologi asing memilih untuk menjauh dari Indonesia tanpa pernah mengumumkan penolakannya secara terbuka.
Berita Terkait
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
-
Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP
-
Satgas PKH Setor Rp10,27 Triliun dan 2,37 Juta Hektare Lahan Hutan ke Negara
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%
-
Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Kapan Cair? Kabar Gembira, Jadwal Pencairan PPPK Sudah Diumumkan
-
Purbaya Blak-blakan Restrukturisasi Utang Whoosh Lelet, Padahal Sudah Diputuskan
-
Laba Melesat 317%, Emiten Ini Ungkap Strategi Monetisasi Kawasan
-
RI-Rusia Perluas Kerja Sama Energi: Dari Minyak Mentah, Kilang Tuban, hingga Pembangkit Nuklir
-
Tembus Rp17.600, BI Dikabarkan Mulai Kehabisan Amunisi Kuatkan Rupiah
-
Dituntut Masyarakat, Danantara Jelaskan soal Laporan Keuangan yang Belum Dipublikasi
-
Libur Panjang Justru Jadi Petaka Bagi Rupiah
-
Daftar Tarif BPJS Kesehatan Kelas 1-3 per Mei 2026, Wacana Iuran Naik Terus Mencuat