Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP

Suara.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, bersama HMI melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Agrinas Pangan dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta, Dendy mengatakan aksi yang dilakukan merupakan respons keras terhadap dugaan skandal mega korupsi senilai Rp112 triliun pada proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dendy menegaskan dalam proyek KDMP yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, hal ini justru menjadikan proyek tersebut disinyalir sebagai alat hisap para kapitalis birokrat bersama dengan militer.

Dendy menyoroti soal dugaan selisih anggaran yang tidak masuk akal dalam realisasi fisik di lapangan.

"Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 Miliar. Ada Rp1,4 Miliar uang yang menguap per desa,” kata Dendy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).

“Jika dikalikan 80.000 titik, ini adalah perampokan sebesar Rp112 Triliun! Kami tidak akan membiarkan satu rupiah pun uang rakyat dicuri oleh mafia proyek," imbuhnya.

Dendy juga menyoroti soal dugaan keterlibatan pihak TNI, dalam manajemen PT Agrinas dan pengadaan material bangunan. 

Dendy menilai hal ini sebagai langkah mundur demokrasi. Sebab, melanggar UU TNI soal pelibatan militer dalam urusan bisnis sipil mencederai UU No 34 Tahun 2004.

Kehadiran militer di ranah agraria, lanjut Dendy, hanya akan menimbulkan rasa takut bagi rakyat desa dalam mengelola hak ekonominya sendiri.

Baca Juga: Mahasiswa Kepung Jakarta Hari Ini: 3.225 Polisi Siaga di Titik Demo DPR, Kemendikti, hingga Gambir

"TNI harus kembali ke barak. Jangan jadikan prajurit sebagai tameng atau vendor material untuk kepentingan segelintir elite korporasi," ujar Dendy.

Dendy meminta agar KPK mengusut temuan ini. Dendy menilai sejauh ini KPK dianggap tidak memiliki nyali dalam menghadapi aktor-aktor besar di balik PT Agrinas.

"KPK seolah lumpuh jika sudah berhadapan dengan kekuatan militer. Jika KPK tidak berani melakukan audit investigatif, maka legitimasi KPK di mata rakyat sudah habis,” ungkapnya.

Adapun, dalam aksi kali ini, pihak GMNI Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya:

1. Mendesak Kejagsaan Agung dan KPK membongkar selisih anggaran Rp112 Triliun proyek KDMP;

2. Mempercepat Kepala PT Agrinas dan Kejaksaan dan KPM harus Periksa Kementerian Koperasi dan hentikan monopoli logistik yang merugikan rakyat;

3. Stop impor kendaraan pick-up dan material luar negeri. Gunakan hasil keringat industri nasional;

4. Tolak keterlibatan TNI dalam urusan agraria dan koperasi;

5. Berikan hak pengelolaan koperasi sepenuhnya kepada rakyat desa, bukan birokrat pusat dan Militer yang Feodalistik.