OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih terbilang aman, Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, kredit, dan permodalan hingga Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan total aset industri BPD hingga Maret 2026 mencapai Rp 1.036,51 triliun atau tumbuh sebesar 3,20 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kinerja tersebut turut didukung oleh ketahanan permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 26,19 persen.

Adapun, penyaluran kredit BPD juga mengalami peningkatan dari Rp 562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp 656,87 triliun pada Maret 2026. Secara tahunan, kredit BPD tumbuh sebesar 1,59 persen yoy. 

"Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 4,74 persen yoy menjadi Rp 782,04 triliun, "katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5/2026). 

Di sisi lain, kualitas pembiayaan industri BPD tetap terjaga. Hal itu tercermin dari rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) secara kotor sebesar 3,26 persen dan NPL secara bersih sebesar 1,27 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi kredit tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dengan pendekatan yang lebih prudent atau berhati-hati.

BPD juga terus memperkuat pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, peningkatan monitoring pascapenyaluran, serta pembentukan cadangan yang memadai sesuai ketentuan guna menjaga kualitas aset.

"OJK akan senantiasa melaksanakan upaya untuk memajukan industri BPD, di antaranya melalui pelaksanaan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 yang mencakup berbagai aspek pendukung sebagai panduan bagi BPD untuk merealisasikan visi BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif, ujar Dian.

Baca Juga: Rupiah Anjlok, Nasabah Mulai Berbondong-bondong Nabung Dolar AS

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan keunggulan BPD, akselerasi transformasi digital BPD, penguatan peran BPD dalam ekonomi daerah dan nasional, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan BPD.

Melalui penyempurnaan arah kebijakan dalam roadmap tersebut, BPD diharapkan mampu tumbuh secara prudent dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan serta pemerataan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Langkah itu sekaligus diharapkan memperkuat perekonomian nasional di tengah tantangan industri perbankan yang terus berkembang.

Sejak diterbitkan pada 2024, Roadmap BPD 2024-2027 dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri BPD. Salah satunya melalui penguatan daya saing BPD lewat implementasi ketentuan OJK terkait konsolidasi dan pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) untuk memperkuat permodalan industri perbankan.

Kebijakan tersebut berhasil mendorong penurunan jumlah BPD dengan modal inti di bawah Rp3 triliun, dari sebelumnya 18 BPD pada 2019 menjadi hanya 10 BPD pada akhir 2024. Seluruh BPD tersebut juga telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Implementasi KUB sejalan dengan pilar pertama dalam Roadmap Penguatan BPD, yakni penguatan struktur dan keunggulan BPD melalui percepatan konsolidasi dan penguatan KUB. Melalui sinergi antara bank induk dan anggota KUB, BPD diharapkan semakin resilien dan memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan daerah.