Oktober 2026 Ini Pemerintah Siapkan Wajib Halal Nasional, Ini Dampak Bagi UMKM, Bisnis, dan Konsumen

Menurutnya, halal tidak lagi sekadar berkaitan dengan jaminan produk, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, kualitas layanan, keberlanjutan usaha, dan tata kelola ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian halal bergerak menjadi ekosistem nilai, ekosistem kepercayaan, dan ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, inovasi, dan pembiayaan pariwisata industri kreatif hingga gaya hidup masyarakat,” ujarnya.

Sri Sultan juga menilai forum semacam ini penting sebagai ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi syariah Indonesia ke depan.

Perguruan Tinggi Perkuat Fondasi Pengembangan Ekonomi Syariah

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, menegaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun ketahanan ekonomi bangsa.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari regulasi, sertifikasi, pembiayaan, riset dan inovasi, penguatan rantai pasok, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Ia menilai ekosistem yang kuat akan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar nasional maupun global.

Jawa Timur Bagikan Praktik Baik Pengembangan Ekosistem Halal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan pengalaman Jawa Timur dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Menurut Khofifah, pengembangan ekosistem halal membutuhkan komitmen jangka panjang, penguatan sumber daya manusia, literasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memastikan rantai produksi pangan halal berjalan secara menyeluruh, termasuk melalui sertifikasi rumah potong hewan dan rumah potong unggas.

“Dari nol RPH (Rumah Potong Hewan) Halal, sekarang semua RPH di Jawa Timur sekarnag sudah halal,” ucapnya.

“Setelah itu kita masuk pada RPU (Rumah Potong Unggas) dari nol sekarang semua RPU sudah halal,” lanjutnya.

Menurut Khofifah, prinsip halal harus diterapkan dalam seluruh proses produksi agar masyarakat memperoleh jaminan terhadap produk yang dikonsumsi.

“Jadi, apa yang sebetulnya dikonsumsi masyarakat pastikan bahwa sumbernya halal, prosesnya halal, dan endingnya juga halal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk atau sektor keuangan syariah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga media.

Khofifah juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) sebagai bagian dari penguatan rantai pasok produk halal.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan perkembangan capaian Jawa Timur dalam ajang Adinata Syariah. Pada 2022 Jawa Timur memperoleh tiga kategori penghargaan, meningkat menjadi enam kategori pada 2023, delapan kategori pada 2024, dan sepuluh kategori pada 2025.

“Apa yang kami lakukan adalah bagian dari pengalaman yang kami coba lakukan di Jawa Timur dengan berbagai ikhtiar, sinergi, kolaborasi, pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan manfaat barokah,” pungkasnya.

Kesiapan Menuju Wajib Halal Oktober 2026 Jadi Sorotan

Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 juga mengangkat pembahasan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi implementasi kebijakan wajib halal pada Oktober 2026.

Diskusi panel menghadirkan berbagai perspektif dari dunia usaha, akademisi, lembaga edukasi halal, hingga sektor keuangan syariah.

Director of Commerce, Corp Strategy, IT & Ops Support PT Ethos Kreatif Indonesia, Andik Duana Putra, membahas tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku usaha dalam menghadapi implementasi wajib halal.

Sementara itu, Managing Director Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI), Roy Renwarin, menyoroti pentingnya penguatan literasi dan edukasi halal yang berkelanjutan agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya ekosistem halal secara menyeluruh.

Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Imelda Fajriati, M.Si., menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia, literasi halal, serta riset dan inovasi.

Dari sektor keuangan syariah, Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Yogyakarta, Muhamad Syafiudin, menjelaskan pentingnya dukungan pembiayaan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta digitalisasi dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

HALAL TALK 2026 Diluncurkan sebagai Program Edukasi Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut Forum Ekonomi Regional Jawa 2026, Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI) bersama Kabar Jawa meluncurkan program HALAL TALK 2026.

Program ini akan diselenggarakan secara rutin setiap minggu hingga Desember 2026 sebagai ruang edukasi, kolaborasi, dan diskusi berkelanjutan mengenai pengembangan ekonomi syariah dan ekosistem halal Indonesia.

HALAL TALK 2026 akan menghadirkan regulator, akademisi, pelaku usaha, komunitas, praktisi industri halal, dan sektor keuangan syariah untuk membahas berbagai isu strategis mulai dari sertifikasi halal, penguatan UMKM, industri halal, ekonomi syariah, hingga implementasi kebijakan wajib halal Oktober 2026.

Program tersebut diharapkan dapat memperluas literasi halal di masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Forum Ekonomi Regional Terus Diperluas ke Berbagai Wilayah Indonesia

Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 merupakan bagian dari rangkaian Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia sejak 2025.

Sebelumnya, forum serupa telah diselenggarakan di Jakarta untuk region Jabodetabek, Makassar untuk region Indonesia Timur, Pontianak untuk region Kalimantan, dan Palembang untuk region Sumatera.

Penyelenggaraan forum di berbagai wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog strategis mengenai pembangunan ekonomi nasional, penguatan ekonomi syariah, dan pengembangan industri halal di Indonesia.

Dukungan Mitra Strategis Pengembangan Ekonomi Syariah

Penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 mendapat dukungan dari Yayasan Amal Bunda, PT Ethos Kreatif Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. PT KAI, PT KGI, B57+ dan UIN Sunan Kalijaga. KabarBursa official FER dan KabarJawa selaku panitia lokal bersama Generasi Digital Indonesia

Melalui kolaborasi berbagai pihak, Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi nasional dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi wajib halal Oktober 2026 sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan