- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Pendapatan Negara semester pertama 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan.
- Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari sektor perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, PNBP Rp271,0 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar.
- Belanja negara sebesar Rp1.656,0 triliun menyebabkan defisit APBN senilai Rp196,5 triliun dengan surplus keseimbangan primer mencapai Rp85,1 triliun.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku gembira dengan Pendapatan Negara yang mencapai Rp 1.459,4 triliun di semester pertama 2026, atau setara 46,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Menkeu Purbaya beralasan kalau Pendapatan Negara di pertengahan tahun ini tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy), di mana Pendapatan Negara 2025 era Menkeu Sri Mulyani hanya mencapai Rp 1.201,8 triliun.
Ia menerangkan kalau realisasi Pendapatan Negara itu terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun atau 44,1 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 21,4 persen yoy.
Selain pajak ada pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 271,0 triliun atau 59,0 persen dari target APBN dan tumbuh 21,6 persen. Sementara Penerimaan Hibah mencapai Rp 700 miliar di semester pertama 2026.
"Kalau kita lihat Penerimaan Pajak saja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di enam bulan pertama," beber dia saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang disiarkan virtual, Selasa (7/6/2026).
Dalam persentase yang ditampilkan, semua kategori Pendapatan Negara di semester pertama 2026 ini memang mengalami pertumbuhan secara yoy.
Penerimaan Pajak misalnya, mencapai angka Rp 1.187,8 triliuh atau meningkat 24,6 persen yoy dibanding Rp 831,3 triliun pada 2025. Begitu pula Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi Rp 152,0 triliun atau meningkat 3,4 persen yoy dibandingkan Rp 147,0 triliun di semester awal 2025.
Realisasi PNBP juga meningkat Rp 271,0 triliun atau tumbuh 21,6 persen yoy dibandingkan Rp 222,9 triliun di 2025. Penerimaan Hibah pun naik Rp 700 miliar atau 10,2 persen yoy dari Rp 600 miliar di tahun lalu.
"Jadi reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personal perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan, sampai ke depannya akan terus membaik," jelas Purbaya.
Baca Juga: Pelaku Usaha Kembali Dibikin Pusing Pemerintah, Pajak Air Tanah Naik
Rincian pendapatan dan belanja negara
Dalam paparannya, Purbaya menerangkan kalau realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 1.459 triliun di semester pertama 2026. Angka ini setara 46,3 persen dari outlook APBN dan tumbuh 21,4 persen secara tahunan (yoy).
Pendapatan Negara itu terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun yang mencakup Penerimaan Pajak Rp 1.035,7 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp 152,0 triliun. Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 271,0 triliun dan Penerimaan Hibah Rp 700 miliar.
Sementara itu Belanja Negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau setara 43,1 persen dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh 17,8 persen yoy dari tahun lalu.
Belanja Negara itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebanyak Rp 1.298,6 triliun yang meliputi Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 658,9 triliun dan Belanja non K/L 639,7 triliun. Kemudian ada Transfer ke Daerah (TKD) sebanyak Rp 357,4 triliun.
Berkat tingginya Belanja Negara ketimbang Penerimaan Negara, maka defisit APBN mencapai Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di semester pertama 2026.
Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp 85,1 triliun. Kemudian di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 452 triliun atau 65,6% dari target APBN 2026.
Tag
Berita Terkait
-
Pelaku Usaha Kembali Dibikin Pusing Pemerintah, Pajak Air Tanah Naik
-
Purbaya Umumkan Defisit APBN Tembus Rp 196,5 Triliun di Semester I 2026
-
Ajak Istri dan Anak Kunker Ke New York, Apakah Menteri PU Langgar Aturan Menkeu?
-
DPR Mulai Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, Fraksi Sampaikan Sikap
-
Rakyat Nunggak Pajak Kena Denda, Apa Sanksi Jika Pemerintah Gagal Kelola?
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Telkom Perkuat Transformasi Digital UMKM di Wilayah 3T lewat Program Rural Youth AI Facilitator
-
Telkom University Gandeng NUS, Telkom Dorong Talenta Digital Indonesia Berdaya Saing Global
-
RI Sebenarnya Punya Senjata untuk Mitigasi Pemadaman Listrik
-
61 Tahun Telkom Indonesia, Gelorakan Semangat Transformasi Digital Nasional
-
Pemerintah Diminta Evaluasi Dampak Komisi Ojol 8 Persen Selama Enam Bulan
-
Saham Tambang Kembali Bersinar, AMMN, ANTM, Hingga BUMI Potensi Cuan Gede
-
Rampungkan Streamlining 10 Entitas, Telkom Perkuat Transformasi Jadi Strategic Holding
-
Zulhas Dorong Sektor Lain Ikuti Langkah Cepat Jalankan Perdagangan Karbon
-
Pelaku Usaha Kembali Dibikin Pusing Pemerintah, Pajak Air Tanah Naik
-
Bolak-balik Masuk BUMN, Faik Fahmi Kini Jadi Bos Pelita Air