Materi Mens Rea Disoal, Pandji Pragiwaksono Sentil Kemunduran Literasi Komedi Indonesia

Suara.com - Di tengah bergulirnya proses hukum terkait materi stand-up comedy "Mens Rea", Pandji Pragiwaksono kembali buka suara.

Melalui unggahan di media sosial pada Rabu, 21 Januari 2026, komika senior ini merespons polemik yang menjeratnya bukan dengan permintaan maaf, melainkan sebuah analogi tentang segmentasi seni.

Dalam unggahan tersebut, Pandji meluruskan persepsi publik mengenai stand-up comedy.

"Ada yang merasa stand-up comedy tuh enggak untuk semua kalangan. Salah. Seperti musik, stand-up comedy-nya justru untuk semua kalangan," tulis Pandji Pragiwaksono melalui fitur threads.

Namun, suami Gamila Arief ini menekankan bahwa setiap seniman memiliki pasarnya sendiri, sehingga wajar jika karyanya tidak bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dia bahkan membandingkan dirinya dengan komika Raditya Dika serta grup musik Efek Rumah Kaca (ERK) dan Sheila on 7 (SO7).

"Tapi stand-up-nya Pandji yang enggak untuk semua. Stand-up-nya Radit yang enggak untuk semua. Sama seperti ERK juga enggak untuk semua... Karena tiap seniman punya segmen dan penikmat masing-masing," tegasnya.

Pada bagian caption, pendiri Comika ini menyentil kondisi sosial masyarakat saat ini yang dinilainya seolah mundur ke satu dekade silam.

"Indonesia lagi kayak zaman 2011 dan 2015. Masih harus jelasin yang gini-gini," keluhnya disertai emoji tertawa canggung.

Baca Juga: Namanya Disebut di Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Raffi Ahmad: Udah Biasa Digituin

Angka tahun tersebut disinyalir merujuk pada dua fase krusial kariernya, yakni 2011 sebagai masa "babat alas" edukasi stand-up saat komunitas Standupindo lahir, dan 2015 (era tur Mesakke Bangsaku) di mana materi kritik sosial-politik mulai memantik sensitivitas publik yang ekstrem.

Pandji seolah menyiratkan kelelahannya menghadapi literasi komedi yang jalan di tempat.

Adapun respons ini muncul tak lama setelah Polda Metro Jaya mengonfirmasi sedang menjadwalkan pemanggilan terhadap Pandji.

Kasus ini bermula dari laporan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah yang menilai materi Pandji di Mens Rea soal izin tambang ormas keagamaan mengandung unsur fitnah. Padahal, hal tersebut memang fakta.

Di sisi lain, PBNU dan PP Muhammadiyah membantah pelapor bagian dari organisasi mereka.