Rencana Cuti Melahirkan 6 Bulan Bisa Jadi Bumerang bagi Perempuan

Apabila para ayah tidak memahami esensi dari cuti ayah, dikhawatirkan cuti ayah malah akan dianggap sebagai liburan panjang. Bila demikian, alih-alih mendapatkan dukungan, ibu bisa merasa lebih terbebani.

Contoh penerapan cuti melahirkan di negara maju

Menurut Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 tentang perlindungan bagi orang yang melahirkan, negara-negara di dunia menerapkan kebijakan cuti melahirkan dengan durasi dan mekanisme yang bervariasi.

Estonia, misalnya, memberikan total 82 minggu (lebih dari 1,5 tahun) jatah cuti melahirkan dan merawat anak bagi ibu dengan tetap digaji penuh. Namun, negara ini hanya memberikan cuti ayah selama 2 minggu.

Ada pula negara yang menawarkan fleksibilitas durasi cuti baik untuk ibu maupun ayah, seperti di Finlandia, Norwegia, Islandia, dan Jerman.

Di Islandia, kedua orang tua berhak atas total 39 minggu (sekitar 9 bulan) cuti melahirkan dengan tetap menerima 80% dari gajinya. Rincian dari 39 minggu itu yakni masing-masing ibu dan ayah mendapat jatah cuti 13 minggu, sementara 13 minggu sisanya dapat dibagi secara fleksibel antara keduanya.

Menariknya, menurut data tahun 2016, hampir setengah dari penerima cuti melahirkan di sektor publik di Islandia adalah laki-laki.

Meskipun biasanya cuti melahirkan untuk ayah jauh lebih pendek daripada cuti ibu, beberapa negara seperti Jepang menawarkan durasi cuti ayah yang panjang, yaitu 52 minggu (sekitar 1 tahun). Para ayah tetap dibayar sebesar 60% dari rata-rata pendapatan, atau setara dengan 31 minggu (sekitar 8 bulan) cuti dengan gaji penuh.

Hal tersebut merefleksikan meningkatnya kesadaran di negara-negara tersebut terkait pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak.

Baca Juga: Terima Masukan Soal Potensi Diskriminasi Dari Cuti Melahirkan 6 Bulan, Baleg: Kami Bahas dengan Pemerintah

Kebijakan cuti melahirkan yang hanya menitikberatkan pada peran perempuan jelas menunjukkan sikap yang cenderung diskriminatif dan melanggengkan patriarki.

Kebijakan pemberian ASI maupun pengasuhan anak harus dilihat dari berbagai sisi agar tercipta aturan yang tepat dan tidak diskriminatif gender. Walau tujuannya baik, jangan sampai aturan tersebut justru menjebloskan perempuan dalam “feminisasi” kemiskinan, kesenjangan upah, bahkan mendomestikasi perempuan.