Dukung Digitalisasi Kesehatan Melalui Aplikasi SMILE, Kemenkes RI Kerja Sama dengan UNDP

Suara.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berkolaborasi bersama Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dorong digitalisasi kesehatan dengan adanya aplikasi SMILE.

Aplikasi SMILE atau singkatan dari Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Secara Elektronik dibuat untuk membantu pemerintah memantau vaksinasi di Indonesia.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS mengatakan, adanya aplikasi ini sendiri mendorong monitoring dan logistrik terkait imunisasi.

Pasalnya, dikatakan sebanyak 80 ribu anak di Indonesia tidak melakukan imunisasi. Kondisi ini sendiri bisa berisiko menimbulkan munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB)) di suatu tempat akibat anak yang tidak melakukan imunisasi.

“Sekitar 80 ribu anak tidak imunisasi, hal ini bisa memicul munculnya KLB. Nah dengan adanya SMILE Kemenkes bersama UNDP dapat memonitori jalannya imunisasi serta logistik yang tersedia di berbagai daerah,” ucap dr. Maxi dalam acara Visioning The Digital Health Transformation in Indonesia with Smile Application, Senin (8/8/2022).

Dengan adanya SMILE sendiri juga membantu tenaga kesehatan mengetahui persediaan vaksin yang ada. Hal ini akan membantu pemerintah dapat segera mendistribusikan vaksin jika sudah mau habis.

Aplikasi ini sendiri sudah ada sejak 2018 lalu. Namun, penggunaan efektifnya baru terasa saat pandemi melanda. Tercatat pada pandemi Covid 19 lalu, lebih dari 400 juta dosis vaksin telah didistribusikan dengan data dari aplikasi tersebut.

Meskipun demikian, Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, ST, M.Si mengungapkan, aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, pihaknya juga akan tetap mengusahakan aplikasi bisa adaptif dengan situasi yang sedang terjadi.

“Kita dorong bahwa aplikasi SMILE ke depan harus diperbaiki dan adaptif terhadap perkembangan situasi karena Covid 19 berubah-ubah, misalnya catatannya agak bagus kemudian berubah,” jelas Setiaji.

Baca Juga: Vaksin Booster Remaja di Bawah 18 Tahun Sudah Diizinkan BPOM, Kapan Akan Dilakukan Kemenkes?

Hingga saat ini, dr. Maxi mengungkapkan telah tercatat 12 ribu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang menggunakan aplikasi di 34 provinsi di Indonesia. Ia berharap, aplikasi ini bisa dimanfaatkan lebih luas dalam membantu logistik obat dan berbagai jenis program kesehatan lainnya.

“Saat ini aplikasi telah diimplementasikan baik untuk imunisasi rutin maupun vaksinasi Covid 19 secara nasional. Tentu ke depannya saya berharap kalau bisa dimanfaatkan lebih luas lagi untuk logistik obat termasuk program yang lain, termasuk logistik malaria,” ucap dr. Maxi.