Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya berencana meniadakan metode pos dalam pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Hasyim menilai pemungutan suara via pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) sebelumnya tak dihitung sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai ada permasalahan serius pendataan pemilih.
"Kami mempertimbangkan untuk tidak menggunakan metode pos untuk pemungutan suara ulang, karena informasi di lapangan, ini (pemilu via pos) yang sering jadi problem," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Menurun dia, kemungkinan besar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan menggunakan tempat pemungutan suara (TPS) dan KSK. Dia menyebut metode KSK ini tetap dipertahankan untuk menjangkau memilih yang lokasinya berjauhan dengan TPS.
Lebih lanjut, Hasyim mengakui bahwa pemungutan suara melalui pos memang bermasalah, khususnya di Kuala Lumpur.
Pasalnya, pada Pemilu 2019, berbagai masalah besar juga terjadi di Kuala Lumpur berkaitan dengan surat suara tercoblos yang didistribusikan via pos.
Pada Pemilu 2024, Bawaslu menemukan dugaan bahwa terdapat pihak ilegal yang menguasai ribuan surat suara sekaligus yang seharusnya didistribusikan kepada pemilih melalui pos.
Menurut Bawaslu, hanya 12 persen orang Indonesia dari Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kementerian Luar Negeri yang menjadi sasaran pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran daftar pemilih.
"Terdapat 18 pantarlih (panitia pemutakhiran daftar pemilih) fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Rabu (14/2/2024).
"Kemudian, (ada) pergeseran 50.000 pemilih TPS menjadi (pemilih via) KSK, tanpa didahului analisis detail daya pemilihnya," lanjut Bagja.
Dia juga mengungkapkan terjadinya lonjakan pemilih dengan metode pos meskipun proses coklit hanya dilakukan terhadap 12 persen dari DP4.
Berita Terkait
-
KPU Sebut 39,95 Persen Kecamatan Sudah Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2024
-
Beri Selamat Langsung ke Prabowo, Wakil PM Australia Sudah Berharap Bisa Kerja Sama
-
Alasan KPU Baru Akan Laksanakan Pemungutan Suara Ulang di 686 TPS, Padahal Rekomendasi Bawaslu 780 TPS
-
Kominfo Tegaskan Polemik Sirekap KPU Cuma Kesalahan Teknis: Bukan Terstruktur, Sistematis, dan Masif
-
Nah Lho! KPU Sebut 1.747 TPS Bakal Hitung Suara Ulang, Kok Bisa?
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Anak-Anak Bambu: Ketika Rumah Beralas Bambu Mengajarkan Arti Keluarga
-
Sebelum Jadi Deputi BGN, Ini Warisan Penanganan Kasus Ketut Sumedana di Kejati Sumsel
-
Kawal Kuota Tak Hangus, DPR Wanti-wanti Operator: Jangan Siasati dengan Naikkan Tarif!
-
7 Zodiak dengan Pemikiran Dewasa dan Bijaksana Melebihi Umurnya
-
Dilema Jobseeker: Dituntut Berpengalaman, tetapi Tak Diberi Kesempatan
-
Pemerintah Siapkan SRUK Jadi Infrastruktur Perdagangan Karbon, Pendanaan Lingkungan Diperluas
-
Bro Ron Skakmat Pramono: Daripada Urus Orang Pindah Partai, Mending Beresin Bau Sampah Rorotan!
-
Tarif Lepas WNI Naik, Legislator Dorong Pemerintah Benahi Faktor Pemicu Warga Lepas Status WNI
-
Menu Digital di Restoran: Efisiensi yang Menggeser Kenyamanan Pelanggan
-
Margin Keuntungan Anjlok Parah Porsche Siapkan Gelombang PHK Massal Ribuan Pekerja