Beredar narasi yang menyebut Sri Mulyani dicopot secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube SARJANA MUDA pada 21 Maret 2023.
Dalam unggahannya, kanal YouTube yang telah memiliki lebih dari 5 ribu subscriber ini menuliskan narasi sebagai berikut, "BREAKING NEWS ~ GELAR SIDANG TANPA JOKOWI !! MPR RESMI COPOT SRI MULYANI SECARA TIDAK HORMAT".
Sementara itu, dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa, "GELAR SIDANG TERBUKA MPR RESMI COPOT SRI MULYANI SECARA TIDAK HORMAT".
Hingga kini, tayangan ini telah ditayangkan lebih dari 19 ribu kali.
Lalu, benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran metro.suara.com, klaim Sri Mulyani dicopot secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Menkeu oleh MPR adalah tidak benar.
Pasalnya, dalam unggahan berdurasi 8 menit 30 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul dan thumbnail video.
Baca Juga: Sudah 12 Game Absen Bela Lakers, LeBron James Sebut Ingin Fokus Pemulihan Cedera
Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang diedit menjadi satu.
Selain itu, narator dalam video ini juga hanya mengutip dan membacakan artikel berjudul Mahfud MD Siap Tunjukkan Data Otentik Kasus TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu kepada DPR RI yang diunggah oleh media kalteng.tribunnews.com pada 18 Maret 2023.
Artikel ini mengulas soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sehingga tidak ada keserasian antara judul dan narasi yang ada dalam thumbnail video ini dengan isi video ini.
Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim Sri Mulyani dicopot secara tidak hormat dari jabatan Menkeu oleh MPR adalah tidak benar.
Simpulan
Berita Terkait
-
Lelang SUN Lagi, Sri Mulyani Tambah Utang Negara Rp30 Triliun
-
Petugas Bea Cukai Sebut Masyarakat RI Babu, Stafsus Sri Mulyani Langsung Lapor Pimpinan
-
Alasan DPR Ngambek Gara-gara PPATK Ungkap Transaksi Janggal Rp300 Triliun ke Publik
-
CEK FAKTA: Breaking News! Anies Baswedan Jadi Tersangka Korupsi Formula E
-
Geger Transaksi Rp 349 T: Arteria Ingatkan Mahfud-Sri Mulyani Ancaman Pidana 4 Tahun, PPATK Bakal Dipolisikan
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Ni Luh Djelantik Sentil Keras I Wayan Koster, Kritik Gubernur Bali Minim Empati
-
Waga non Kaltim Tak Boleh Nyinyiri Rudy Mas'ud, Pakar Komunikasi: Fenomena Defensif
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Cerita dari Dapur Kayu Bakar: Tradisi Memotong Ayam dan Doa Opung untuk Cucu Merantau
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Warga Luar Kaltim Dilarang Mengkritik, Akademisi: Pernyataan Terlalu Sempit
-
Residivis Tega Cabuli Bocah 10 Tahun di Kamar Mandi Musala Daerah Tanjung Senang
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Lebaran Terakhir di Tuban Sebelum Gugur di Langit Kalimantan: Sosok Kapten Marindra di Mata Warga
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal