Suara.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera menerapkan uji psikologi untuk calon tenaga kerja guna mengetahui kondisi kejiwaannya sebelum dikirim ke luar negeri.
"Hal ini dipandang penting agar setiap TKI yang bekerja ke luar negeri bisa diketahui kejiwaannya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohamad Jumhur Hidayat, saat berdialog dengan masyarakat Kabupaten Belu di Atambua, Kamis (6/3/2014).
Dia mengatakan, selain pengetatan perizinan dan sejumlah administrasi pengiriman tenaga kerja resmi, seorang calon tenaga kerja juga perlu sehat jasmani dan kejiwaan atau psikologi.
Ini penting, lanjut dia, untuk mengukur sejauh mana kondisi kedewasaan calon tenaga kerja, sehingga bisa lebih mudah mengendalikan setiap tindak-tanduk di dunia kerja.
"Kita tidak bermaksud memperumit persyaratan, tetapi demi mendapatkan kualitas tenaga kerja yang diharapkan oleh pasar kerja di luar negeri," katanya.
Menurut dia, usia seseorang kadang tidak berbanding lurus dengan kondisi kejiwaan seseorang, termasuk kedewasaannya.
"Yang berusia 18 tahun, terkadang jauh lebih dewasa sikapnya dari pada seorang lainnya yang berusia 23 tahun. Karena itu, uji psikologi menjadi sebuah keharusan agar bisa diketahui secara pasti kondisi kejiwaanya," katanya.
Dia menambahkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, secara nasional, masih menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan ekonomi rumah tangga.
Hal itu terjadi karena lapangan kerja di dalam negeri masih sangat terbatas. Karena itu butuh disediakan seorang calon tenaga kerja yang berkualitas.
Menurut dia, hingga kini, secara nasional, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 6,5 juta orang, berasal dari 438 kabupaten/kota di Indonesia.
"Ini menujukan bahwa bekerja sebagai TKI masih menjadi pilihan masyarakat," kata Mohamad.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Belu Petrus Bere mengatakan TKI asal Kabupaten Belu yang bekerja di luar negeri secara legal, sampai Februari 2014 berjumlah 343 orang.
Jumlah tersebut, belum ditambah tenaga kerja ilegal yang direkrut oleh pengerah tenaga kerja ilegal alias para calo yang bergentayangan di tapal batas RI-Timor Leste.
Jumlah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kabupaten Belu hanya tercatat 14 perusahaan.
Dia mengatakan, keberadaan perusahaan pengerah tenaga kerja ini, harus bisa menjadi perusahaan perekrut yang baik, termasuk membantu pemerintah menjadi pelopor sosialisasi kepada masyarakat.
Berita Terkait
-
Eksploitasi Pekerja di Taiwan Mengincar WNI, Modus Iming-iming Gaji Besar
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
Apakah Aisar Khaled dari Keluarga Kaya? Soroti TKI di Malaysia usai Diusir Warga Bali
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan