Suara.com - Lurah Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Hambali, mengaku khawatir dengan kondisi fisik dari dua unit kotak suara yang diberikan sebagai pelengkap logistik Pemilu Legislatif 2014.
"Kita khawatir saat disimpan, kotak itu bisa saja digigit tikus atau binatang lainnya, sehingga bisa mempengaruhi jumlah kertas suara yang ada," katanya kepada wartawan di Mataram, Rabu (9/4/2014).
Hambali yang ditemui saat melakukan pemantauan ke 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Dasan Agung, mengatakan, seharusnya pemerintah menyediakan dua kotak suara yang sama yakni terbuat dari alumunium.
"Sementara kotak suara yang diterima setiap TPS mendapatkan dua kotak suara dari bahan karton dan dua kotak suara dari bahan alumunium," katanya.
Dengan demikian, ujarnya, setelah kotak suara dari TPS dikembalikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), pihaknya harus bekerja ekstra dalam melakukan penjagaan dan pengamanan, terutama untuk kotak suara dari karton.
Terlebih kotak suara tersebut akan berada di kantor lurah maksimal selama lima hari, sebelum dikirim Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita berharap pihak KPU dapat melibatkan aparat kepolisian selain aparat linmas yang sudah ada, agar kotak suara benar-benar dapat dijamin kerahasiaannya," katanya.
Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Mataram HM Ainul Asikin menjelaskan, pengiriman logistik yang diterima berupa dua kotak suara dari alumunium dan dua kotak suara dari karton sudah ketentuan dari pusat.
Namun demikian, kerahasiaan kotak suara dari karton dapat dijamin, karena kotak tersebut sudah bersegel.
Selain itu, setelah proses penghitungan suara di setiap TPS selesai, pihaknya akan langsung mengirim formulir C1 yang merupakan hasil rekapan dari setiap TPS ke Jakarta secara daring dan paling lambat dikirim Kamis (19/4) besok.
"Hal ini tentu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penghitungan, selain itu, aparat kepolisian serta linmas akan tetap kami tempatkan pada setiap tempat pengumpulan kotak suara," katanya.
Di Kota Mataram terdapat sebanyak 997 unit TPS yang tersebar pada enam kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 288.664 dan Daftar pemilih Khusus (DPK) 1.408 pemilih. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
-
4 Film Korea Terbaik Tentang Bobroknya Pemerintahan Otoriter
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Menimbang Arah Baru Partai Berbasis Islam, Dari Ideologi ke Pragmatisme Kekuasaan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Viral Usul Ganti Ahli Gizi dengan Lulusan SMA, Ini Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun
-
Heboh Sebut Ahli Gizi Tak Penting, Wakil Ketua DPR Cucun Minta Maaf, Langsung Gelar Rapat Penting
-
Minta Pramono Naikkan Upah Jadi Rp6 Juta, Buruh Sesalkan UMP DKI Kalah dari Bekasi-Karawang
-
Tiap Meter Persegi di Jabodetabek Tercemar 4 Puntung Rokok, Perusahaan Ini Juaranya
-
Energi Bersih Bukan Mimpi, Inovasi 95 Tahun Ini Buktinya
-
Bupati Jember: Mulai 2026 setiap triwulan OPD dievaluasi bersama DPRD
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung