Jalan Panjang Jokowi - JK dari Gedung Joang

Hasil pemantauan Politicawave, lembaga yang menganalisis percakapan di dunia maya, juga menunjukkan bahwa JK menjadi cawapres yang paling banyak dibicarakan oleh para pengguna internet di Indonesia.

"Tidak hanya banyak, para netizen kita juga membicarakan JK dengan nada positif. Dia dianggap kuat dalam soal diplomasi, ekonomi, dan dikenal cepat dalam mengambil keputusan," jelas Yose Rizal, CEO dan pendiri Politicawave yang dihubungi Suara.com, Jumat (16/5/2014).

Meski demikian, Nico Harjanto, ketua yayasan Populi Center, mengatakan pemilihan JK sebagai pasangan Jokowi tidak akan banyak berpengaruh terhadap elektabilitas kedua pasangan itu di pemilihan presiden kelak.

Menurut dia, tanpa cawapres, elektabilitas Jokowi sudah berada di angka 40an persen, dengan asumsi akan ada tiga pasangan yang berlaga di pilpres.

"JK tidak banyak mengangkat suara Jokowi, paling tinggi sekitar satu persen. Sama saja dengan cawapres lain seperti Mahfud MD atau Abraham Samad," jelas Nico Harjanto.

Pengusaha asal Makassar itu, imbuh Nico, juga tidak serta-merta mendorong pemilih dari Indonesia Timur untuk memilih Jokowi di pilpres.

"Samad juga merepresentasikan Indonesia Timur dan bahkan lebih populer di kalangan anak muda karena prestasi dalam pemberantasan korupsi. Mahfud juga mewakili Timur dan populer di kalangan pemilih minoritas," beber Nico.

Palang pintu parlemen

Terlepas dari elektabilitas dalam pemilihan umum, JK sendiri dinilai bisa berperan penting dalam menjaga efektvitas pemerintahan dalam hubungannya dengan lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat.

"Dukungan parlemen dalam menjalankan pemerintahan merupakan sesuatu yang riil. Kebijakan sebagus apapun yang digagas pemerintah bisa disandera oleh parlemen jika partai-partai di parlemen tidak bersepakat mendukungnya," jelas Lucius Karus, peneliti pada Forum Masyarakat Indonesia Peduli Parlemen (Formapi).

Kekuatan suara partai pendukung Jokowi sejauh ini adalah 191 kursi, yang merupakan akumulasi kursi PDIP sebanyak 109, PKB (47), dan Nasdem (35 kursi). Dengan kata lain, Jokowi baru mendapatkan 34,10 persen dukungan di parlemen.

"Jika hanya mengandalkan prosentasi kursi seperti ini, maka efektifitas dan efisiensi usulan kebijakan pemerintah berpeluang disandera oleh partai-partai lain di parlemen," ulas Lucius.

Di sinilah, sambung Lucius, JK yang adalah mantan ketua umum Golkar periode 2004/2009 akan memainkan peran sentral. Golkar sendiri menguasai 91 kursi di DPR dan jika terjadi keriuhan di parlemen terkait kebijakan pemerintah, JK bisa menjadi palang pintu untuk menjaga jalannya pemerintahan dengan pengaruhnya di Golkar.

"JK sendiri sudah mengalami hal serupa ketika pada pemilu 2004 lalu. Walau dia tidak didukung Golkar dalam pencalonannya, tetapi setelah terpilih melalui pemilu, JK berhasil mengambil alih Golkar untuk mendukungnya di parlemen," ujar Lucius.

Karenanya, simpul Lucius, pemilihan JK tidak hanya akan strategis dalam perjalanan Jokowi di pemilihan presiden tetapi dalam mengarungi pelayaran panjang pemerintahan lima tahun mendatang.