Suara.com - Angkatan bersenjata Thailand memberlakukan status darurat militer pada Selasa (20/5/2014) setelah selama enam bulan protes dan demonstrasi politik mengganggu jalannya pemerintahan di negara tersebut.
Kepala staf angkatan bersenjata Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan bahwa militer mengambil alih tanggung jawab atas keamanan publik karena meningkatnya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang telah meyebabkan kerugian material dan menewaskan puluhan orang sejak demonstrasi pecah akhir 2013 silam.
"Kami prihatin dengan kekerasan yang bisa merugikan keamanan negara secara umum. Karenanya untuk mengembalikan ketertiban dan hukum di negara ini, kami mengumumkan status darurat militer," kata Prayuth dalam siaran langsung di televisi pada pukul 3 dini hari.
"Saya meminta semua kelompok aktivis untuk menghentikan semua kegiatan dan bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari krisis ini," imbuh dia.
Sementara itu seorang jenderal yang dihubungi kantor berita Reuters mengatakan bahwa langkah itu bukanlah kudeta dan diambil karena krisis yang sudah mengarah pada kekerasan.
"Kami mengumumkan negara dalam kondisi darurat, (tetapi) ini bukan kudeta. Karena situasi yang tidak stabil, mereka saling membunuh setiap hari," kata seorang jenderal militer, yang menolak identitasnya disebutkan.
Tentara-tentara berpatroli di Bangkok dan merangsek ke sejumlah stasiun televisi.
"Kami butuh kerja sama dari televisi untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa, 'jangan panik, ini bukan kudeta'," kata jenderal tersebut.
Militer Thailand sendiri sudah melakukan 11 kudeta terhadap pemerintahan sipil sejak berakhirnya era monarki absolut pada 1932, termasuk ketika menggulingkan Thaksin Shinawatra pada 2006.
Konflik di Thailand sendiri semakin tajam dan berdarah sepekan sebelum mahkamah konstitusi Thailand melengserkan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang sejak 2011 menjabat sebagai perdana menteri.
Meski demikian para demonstran mengatakan pelengseran Yingluck tidak cukup dan meminta agar penjabat sementara perdana menteri, Niwattumrong Boonsongpaisan, juga lengser karena masih berasal dari partai yang sama dengan Yingluck.
Tiga tewas akibat ledakan bom dan serangan senjata api terhadap para demonstran antipemerintah pada Rabu (14/5/2014) pekan lalu. Sejak demonstrasi pecah pada November 2013 sudah 27 orang tewas dan 800 lainnya terluka. (Reuters/Guardian)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Berduka Atas Tewasnya 5 Peserta Latsarmil, Puan Maharani Dukung Kemhan Hapus Materi Militer
-
Puan Maharani Respons Safari Jokowi: Jaga Situasi Tetap Kondusif dan Tetap Adem
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan
-
Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya
-
Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK