Suara.com - Angkatan bersenjata Thailand memberlakukan status darurat militer pada Selasa (20/5/2014) setelah selama enam bulan protes dan demonstrasi politik mengganggu jalannya pemerintahan di negara tersebut.
Kepala staf angkatan bersenjata Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan bahwa militer mengambil alih tanggung jawab atas keamanan publik karena meningkatnya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang telah meyebabkan kerugian material dan menewaskan puluhan orang sejak demonstrasi pecah akhir 2013 silam.
"Kami prihatin dengan kekerasan yang bisa merugikan keamanan negara secara umum. Karenanya untuk mengembalikan ketertiban dan hukum di negara ini, kami mengumumkan status darurat militer," kata Prayuth dalam siaran langsung di televisi pada pukul 3 dini hari.
"Saya meminta semua kelompok aktivis untuk menghentikan semua kegiatan dan bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari krisis ini," imbuh dia.
Sementara itu seorang jenderal yang dihubungi kantor berita Reuters mengatakan bahwa langkah itu bukanlah kudeta dan diambil karena krisis yang sudah mengarah pada kekerasan.
"Kami mengumumkan negara dalam kondisi darurat, (tetapi) ini bukan kudeta. Karena situasi yang tidak stabil, mereka saling membunuh setiap hari," kata seorang jenderal militer, yang menolak identitasnya disebutkan.
Tentara-tentara berpatroli di Bangkok dan merangsek ke sejumlah stasiun televisi.
"Kami butuh kerja sama dari televisi untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa, 'jangan panik, ini bukan kudeta'," kata jenderal tersebut.
Militer Thailand sendiri sudah melakukan 11 kudeta terhadap pemerintahan sipil sejak berakhirnya era monarki absolut pada 1932, termasuk ketika menggulingkan Thaksin Shinawatra pada 2006.
Konflik di Thailand sendiri semakin tajam dan berdarah sepekan sebelum mahkamah konstitusi Thailand melengserkan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang sejak 2011 menjabat sebagai perdana menteri.
Meski demikian para demonstran mengatakan pelengseran Yingluck tidak cukup dan meminta agar penjabat sementara perdana menteri, Niwattumrong Boonsongpaisan, juga lengser karena masih berasal dari partai yang sama dengan Yingluck.
Tiga tewas akibat ledakan bom dan serangan senjata api terhadap para demonstran antipemerintah pada Rabu (14/5/2014) pekan lalu. Sejak demonstrasi pecah pada November 2013 sudah 27 orang tewas dan 800 lainnya terluka. (Reuters/Guardian)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza
-
Dian Hunafa Ketahuan Bohong? Pembelaan Ijazah Gibran Disebut Sesat, Gugatan Rp125 T Terus Bergulir!
-
Awas Keracunan! BGN Buka Hotline Darurat Program Makan Bergizi Gratis, Catat Dua Nomor Penting Ini
-
Terungkap! 2 Bakteri Ganas Ini Jadi Biang Kerok Ribuan Siswa di Jabar Tumbang Keracunan MBG
-
Ribuan Anak Keracunan MBG, IDAI Desak Evaluasi Total dan Beri 5 Rekomendasi Kunci
-
Cak Imin: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Lanjut, Kasus Keracunan Hanya 'Rintangan' Awal
-
Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
-
Misteri 'Kremlin' Jakarta Pusat: Kisah Rumah Penyiksaan Sadis Era Orba yang Ditakuti Aktivis
-
Adu Pendidikan Rocky Gerung vs Purbaya yang Debat Soal Kebijakan Rp200 Triliun