Suara.com - Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand menemukan bahwa mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra terbukti lalai dalam skandal korupsi skema pembelian beras di negeri tersebut. Atas kasus itu, Yingluck terancam mendapat larangan berpolitik dari Senat.
"Komisi Anti-Korupsi Nasional sudah melakukan penyelidikan dan sudah ada cukup bukti untuk mengajukan kasus ini... Kini kami akan mengajukannya ke Senat," kata Panthep Klanarong, kepala Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand hari Kamis (8/5/2014).
Jika terbukti bersalah oleh Senat, Yingluck bisa dilarang terjun ke dunia politik selama lima tahun. Nasib Yingluck bisa diibaratkan dengan istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Keputusan komisi tersebut muncul sehari setelah Yingluck dicopot Mahkamah Konstitusi dari jabatan perdana menteri atas dakwaan penyalahgunaan wewenang.
Terkait skema pembelian beras tersebut, pemerintahan Yingluck membeli beras dari petani dalam negeri dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
Kritik Pedas Ray Rangkuti: Di Indonesia, Musibah Sering Jadi Peluang Bisnis Pejabat!
-
Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati