Suara.com - Richard Clarke, mantan kordinator keamanan dan kontraterorisme Amerika Serikat di era Presiden Bill Clinton dan George W Bush, menuding mantan bosnya sendiri dan wakil presiden Dick Cheney sebagai penjabat perang dalam invasi AS ke Irak pada 2003.
Berbicara dalam wawancara dengan program televisi "Democracy Now!", yang akan ditayangkan pekan depan, Clarke mengatakan bahwa Bush dan Cheney telah melanggar hukum perang internasional dan layak diadili sebagai penjahat perang.
"Menurut saya, hal-hal yang mereka sahkan sudah masuk dalam wilayah kejahatan perang," kata Clarke, dalam wawancaran yang digelar Selasa (27/5/2014).
"Kita sudah menyepakati prosedur dengan Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, tempat orang-orang yang menjabat sebagai presiden atau perdana menteri dari berbagai negara telah didakwa dan diadili," imbuh Clarke, yang mundur dari jabatannya pada 2003, setelah Bush memutuskan untuk menginvasi Irak.
Bush sendiri, bersama tujuh anggota pemerintahannya, pernah diadili secara in absentia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2012 silam, atas dakwaan melancarkan invasi militer ke Irak.
"Jadi sudah ada preseden untuk mengadili mereka," tegas Clarke, "jelas bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan Bush, yang setidaknya menurut saya, merupakan kejahatan perang."
Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan sekretaris Collin Powel saat masih menjabat sebagai kepala staf angkatan bersenjata AS, juga menuding Cheney melakukan kejahatan perang pada 2011 karena mengizinkan penggunaan teknik interogasi yang tidak manusiawi.
"Waterboarding (teknik penyiksaan menggunakan air) adalah kejahatan perang. Memata-matai tanpa perintah pengadilan... semuanya adalah kejahatan perang. Saya tidak peduli apakah presiden mengizinkan dia melakukan itu atau tidak, semuanya itu adalah kejahatan perang," tegas Wilkerson pada 2011 silam. (Huffington Post)
Berita Terkait
-
Bau Busuk Ma Ning Wasit Timnas Indonesia vs Irak: Daftar Hitam PSSI-nya China
-
Tak Hanya Marceng, Calon Bintang Asia Ini Juga Harus Jalani Musim Kelam di Benua Eropa
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
Tiga Kontroversi Wasit Sivakorn Pu-udom Bikin Suporter Timnas Indonesia Cemas Hadapi Irak
-
Pelatih Irak Terapkan Filosofi Baru, Bikin Timnas Indonesia Wajib Waspada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!