Capres Ingkar Janji Saat Debat Bisa Dihukum di Pemilu 2019

Suara.com - Akademisi ilmu politik Universitas Paramadina, Arya Fernandes mengatakan acara debat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan momentum bagi publik untuk mencatat secara detail apa yang dijanjikan para kandidat.

Catatan itu, kata Arya, nanti bisa digunakan publik untuk menagih janji setelah pasangan capres-cawapres terpilih di Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

“Janji-janji capres bisa dijadikan bahan evaluasi bagi mereka. Apakah bisa merealisasikan janji secara baik atau tidak?” kata Arya kepada suara.com, Senin (16/6/2014).

Bilamana presiden terpilih tidak merealisasikan apa yang sudah dijanjikan di acara debat kandidat, kata Arya, publik bisa menghukum mereka di Pemilu Presiden 2019 dengan tidak memilih mereka bila maju lagi.

“Janji ini bisa jadi patokan bagi publik untuk jadi bahan bagi mereka, apakah akan memilih kembali capres itu di 2019 atau tidak,” kata Arya.

Pemilu Presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut pertama adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Mereka diusung oleh Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan PBB. Sedangkan pasangan nomor urut dua adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Proses pilpres saat ini baru memasuki tahap debat kandidat presiden. Pilpres akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014.

Prabowo dan Joko Widodo baru saja mengikuti acara debat yang diselenggarakan KPU pada Minggu 15 Juni 2014. Tema debat putaran kedua kemarin adalah "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial."

Debat putaran ketiga akan diselenggarakan lagi pada 22 Juni 2014 dengan peserta Prabowo dan Jokowi lagi. Tema debat nanti adalah "Politik Internal dan Ketahanan Nasional."