Suara.com - Dalam debat capres-cawapres beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto menyatakan bahwa apa yang dilakukannya pada tahun 1998 sebagai Pangkostrad merupakan bagian dari tugas negara. Di luar itu, Prabowo minta agar publik menanyakan langsung kepada Panglima TNI (ABRI) ketika itu, yakni Jenderal (purn) Wiranto.
Menanggapi hal itu, dalam konferensi pers hari ini, Wiranto mengatakan bahwa ada yang hilang dalam perdebatan tentang aksi penculikan dan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat pada medio tahun 1997-1998.
"Penculikan oleh oknum Kopassus pada medio 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima TNI (ABRI) ketika itu Jenderal Feisal Tanjung (alm). Pada bulan Maret ketika kasus itu harus dibongkar, saya menggantikan posisi menjadi Panglima TNI. Dengan demikian waktu kasus terjadi panglimanya lama (Feisal), waktu pengusutan panglima sudah baru," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta, Kamis (19/6/2014)..
Ketika desakan untuk membongkar kasus penculikan ramai, Wiranto bertanya kepada Feisal Tanjung tentang apakah ada perintah penculikan atau perintah tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat lainnya yang sedang bergolak?
"Tidak pernah saya. Betul-betul tidak pernah," kata Wiranto menirukan jawaban Feisal.
Wiranto sendiri juga mengatakan sebagai Panglima TNI ketika itu tidak pernah memerintahkan bawahan untuk menculik atau represif dalam menanggapi gejolak di tengah masyarakat.
Wiranto mengatakan kebijakan TNI dalam menghadapi mahasiswa ketika adalah dengan cara persuasif, terhormat, komunikatif, bukan dengan represif.
"Cara-cara kekerasan represif digunakan apabila terpaksa dan perintah panglima. Dengan demikian tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI yang ekstrim waktu itu, untuk perintahkan penculikan," kata Wiranto.
Wiranto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oknum Kopassus selama medio 1997-1998 dilakukan atas inisiatif pribadi dengan dasar analisis keadaan yang terjadi saat itu.
Pernyataan Prabowo dalam debat capres-cawapres ketika itu untuk menanggapi Jusuf Kalla yang mencoba mengungkit masa lalu Prabowo.
JK mempertanyakan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998 hingga dia dipecat dari TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Predator di Balik Tembok Pesantren: Mengapa Kasus Kekerasan Seksual Sulit Diungkap?
-
Bakal Bertemu Prabowo-Gibran? Djarot Beri Sinyal Megawati Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi