Suara.com - Dalam debat capres-cawapres beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto menyatakan bahwa apa yang dilakukannya pada tahun 1998 sebagai Pangkostrad merupakan bagian dari tugas negara. Di luar itu, Prabowo minta agar publik menanyakan langsung kepada Panglima TNI (ABRI) ketika itu, yakni Jenderal (purn) Wiranto.
Menanggapi hal itu, dalam konferensi pers hari ini, Wiranto mengatakan bahwa ada yang hilang dalam perdebatan tentang aksi penculikan dan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat pada medio tahun 1997-1998.
"Penculikan oleh oknum Kopassus pada medio 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima TNI (ABRI) ketika itu Jenderal Feisal Tanjung (alm). Pada bulan Maret ketika kasus itu harus dibongkar, saya menggantikan posisi menjadi Panglima TNI. Dengan demikian waktu kasus terjadi panglimanya lama (Feisal), waktu pengusutan panglima sudah baru," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta, Kamis (19/6/2014)..
Ketika desakan untuk membongkar kasus penculikan ramai, Wiranto bertanya kepada Feisal Tanjung tentang apakah ada perintah penculikan atau perintah tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat lainnya yang sedang bergolak?
"Tidak pernah saya. Betul-betul tidak pernah," kata Wiranto menirukan jawaban Feisal.
Wiranto sendiri juga mengatakan sebagai Panglima TNI ketika itu tidak pernah memerintahkan bawahan untuk menculik atau represif dalam menanggapi gejolak di tengah masyarakat.
Wiranto mengatakan kebijakan TNI dalam menghadapi mahasiswa ketika adalah dengan cara persuasif, terhormat, komunikatif, bukan dengan represif.
"Cara-cara kekerasan represif digunakan apabila terpaksa dan perintah panglima. Dengan demikian tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI yang ekstrim waktu itu, untuk perintahkan penculikan," kata Wiranto.
Wiranto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oknum Kopassus selama medio 1997-1998 dilakukan atas inisiatif pribadi dengan dasar analisis keadaan yang terjadi saat itu.
Pernyataan Prabowo dalam debat capres-cawapres ketika itu untuk menanggapi Jusuf Kalla yang mencoba mengungkit masa lalu Prabowo.
JK mempertanyakan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998 hingga dia dipecat dari TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Kabar Gembira! 58.920 Siswa di Papua Tengah Bisa Sekolah Gratis, Termasuk Biaya Asrama
-
Surat Calon Jampidsus Beredar, Komjak Malah Pertanyakan Keabsahannya
-
JPO Tendean Ambruk Ditabrak Truk, Pakar Sebut Sopir dan Perusahaan Wajib Bayar Denda
-
Sudah 59 Nyawa Melayang! Komnas HAM Tagih Janji Pemerintah Urus 100 Ribu Pengungsi Papua
-
Ironi Menteng: Kawasan Elite Jantung Jakarta Paling Banyak Butuh Toren Air Gratis
-
Ngeri! Selain Rakit Bom, Pelajar MAN 3 Padang Juga Simpan Panah dan Pisau di Sekolah
-
Rumah Digeledah, Peran Anggota BPK Bobby Rizaldi di Skandal Suap Muara Enim Mulai Dikuliti!
-
Cuma Dalih? Pembunuh Ojol di Kosambi Ngaku Tertekan Disuruh Orang Tua Cepat Nikah
-
EASA Keluarkan Peringatan Penerbangan Komersil di Udara Bahrain, Qatar, Kuwait, dan UEA
-
Usut Gurita Pemerasan Silmy Karim, KPK Mapping Kantor Imigrasi di Wilayah 'Kantong' WNA