Suara.com - Presidium Aliansi Nasionalis Nadhliyin Edwin H Soekawati meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menghentikan maraknya black campaign atau kampanye hitam menjelang Pemilu Presiden 2014.
Bila tidak ditangani, kondisi tersebut sangat berbahaya karena bisa mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, karena bersifat fitnah dan mengadu domba antar elemen masyarakat.
"ANN menilai kedua hal itu merupakan kampanye hitam yang sangat berbahaya apalagi bila dibiarkan. Ini sudah hampir satu bulan penyebarannya di masyarakat. Tapi tidak ditanggapi sungguh-sungguh oleh Presiden, apalagi Kepolisian. Presiden SBY harus menghentikan dengan menginstruksikan kepada Polri untuk menghentikan kampanye hitam yang dilakukan dengan berbagai cara," kata Edwin di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Ia menyebutkan salah satu bentuk kampanye hitam adalah munculnya tabloid Obor Rakyat, yang mana diduga melibatkan asisten staf khusus kepresidenan. Namun, kata Edwin, Polri sangat lambat dalam memproses secara hukum dan tetap membiarkan menyebar di masyarakat.
"Hal itu menimbulkan minat kembali pihak tertentu untuk lakukan kampanye hitam. Terbukti muncul lagi buku "Trisakti Palsu" yang dikeluarkan AMM yang isinya hampir sama dengan "Obor Rakyat", yakni menyudutkan capres tertentu tanpa bukti," ujarnya.
Edwin mengatakan bila tak diatasi dan diselesaikan akan muncul lagi kampanye-kampanye hitam lainnya dalam jumlah yang masif.
"Bisa saja fitnah-fitnah lainnya terjadi, karena tidak ada tindakan dari pemerintah. Apalagi itu juga dilakukan sengaja, dan celakanya dilakukan oleh asisten staf khusus kantor kepresidenan. Ada stigma, bahwa kantor kepresidenan seolah mengadu domba rakyat, membantu capres tertentu dengan kampanye hitam. Jadi sudah sangat buruk sekali stigma masyarakat terhadap kantor kepresidenan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana