Suara.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengimbau agar pers bersikap independen dan netral selama kampanye pemilu presiden. Kata dia, hal itu diperlukan untuk ikut menumbuhkan demokrasi yang berkualitas.
Menurut Marzuki, saat ini media televisi yang menggunakan frekuensi publik sudah tidak netral lagi.
“DPR berencana mengundang Kemenkominfo dan KPI untuk dimintai pandangannya seputar kiprah media nasional yang telah kehilangan independensi dan netralitasnya,” kata Marzuki seperti dilansir dari laman resmi DPR, Kamis (3/7/2014).
Menurut dia, keberpihakan sejumlah media ini sangat tidak elegan di tengah semangat bangsa Indonesia yang sedang membangun demokrasi.
“Saat ini sangat mudah membedakan mana media yang mendukung capres nomor urut satu dan media yang mendukung capres nomor urut dua. Di sinilah Kemenkominfo dan KPI perlu turun tangan mengembalikan peran media pada independensinya sebagai alat kontrol,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), menyatakan, kondisi pers yang tidak netral sangat merugikan demokrasi dan bisa ikut menyulut konflik di tengah persaingan dua pasang capres dan cawapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian