Bos "Obor Rakyat" Tersangka, Jokowi Minta Sumber Dananya Dibongkar

Suara.com - Calon presiden Joko Widodo mengapresiasi penyidik Mabes Polri yang telah menetapkan dua pimpinan tabloid “Obor Rakyat,” Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, menjadi tersangka.

"Itu yang namanya tindakan hukum yang tegas. Yang pasti ketegasan, dari kepolisian saya acungi jempol," kata Jokowi di tengah kampanye di terminal Depok, Jawa Barat, Jumat (4/7/2014).

Calon presiden nomor urut dua yang berpasangan dengan Jusuf Kalla itu tidak menyoal keterlambatan Polri dalam memproses kasus tersebut.

"Saya kira itu masih baik," katanya.

Untuk selanjutnya, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menuntaskan kasus tabloid "Obor Rakyat."

"Terserah nanti pengadilan yang menentukan salah atau tidak," katanya.

Terkait dengan sumber dana untuk memproduksi dan mendistribusikan tabloid, Jokowi mengatakan hal itu harus terus diusut.

"Usut semua pendananya karena itu bukan uang sejuta dua juta, itu miliaran. Siapa yang mendanainya," kata Jokowi.

Beda dengan tim sukses. Alih-alih puas, penetapan status tersangka tersebut justru membuat Eva Kusuma Sundari kesal. Kata Eva, seharusnya polisi tidak menggunakan UU Pers untuk menjerat Setyardi dan Darmawan.

“Polisi pakai UU Pers, padahal Dewan Pers sudah mengatakan bahwa tabloid itu bukan produk jurnalistik,” kata Eva kepada suara.com.

Dengan kata lain, kata Eva, hal itu menjadi tanda pengelola tabloid tersebut bisa lolos dari jeratan hukum.

“Padahal yang dilaporkan oleh tim hukum (Jokowi) masalah fitnah (dalam berita). Jadi, harusnya pakai pasal tentang fitnah, penghasutan, dan seterusnya. Ini kok malah pakai itu. Ini seperti akal-akalan saja untuk cari aman. Ini tidak tepat,” kata Eva.

“Saya tidak happy. Saya pesimis ini akan selesai,” politisi PDI Perjuangan itu menambahkan.

Tabloid “Obor Rakyat” sudah terbit beberapa kali. Edisi pertama mengangkat tema Capres Boneka dan edisi kedua bertema 1001 Topeng Pencitraan.

Tabloid ini disebarkan secara masif ke pondok pesantren di Pulau Jawa menjelang Pemilu Presiden 2014.

Tim advokasi Jokowi-JK menilai isi tabloid tersebut fitnah karena tidak berdasarkan fakta.