Suara.com - Pernyataan dan pesta kemenangan yang disampaikan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang didasarkan pada hasil quick count mencerminkan bahwa kedua pihak kurang memiliki sensitifitas terkait kepentingan merawat demokrasi dan kerukunan warga.
Demikian dinyatakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Manager Nasution, Kamis (10/7/2014).
Manager menambahkan pernyataan dan pesta kemenangan tersebut telah memobilisasi simpatisan, relawan, partai pendukung, organisasi pendukung, dan masyarakat. "Ini dapat memicu terjadinya konflik horisontal," kata Manager.
Indikasi konflik horisontal, katanya, terlihat dari hasil pantauan di lapangan. Di lapangan terjadi pengerahan massa untuk pesta kemenangan di jalan-jalan.
Sehubungan dengan situasi tersebut, Komnas HAM mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan komunikasi dengan kedua pasangan pasangan capres dan cawapres untuk meminta mereka tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang dapat memicu terjadi gejolak sosial di masyarakat.
Komnas HAM juga mendesak Presiden memastikan seluruh institusi yang berada di bawah kendali Presiden untuk bertindak netral dan menjaga situasi keamanan.
Kepada Polri, Komnas HAM mendesak untuk melakukan pengamanan secara profesional dan menjaga netralitas selama proses penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014, termasuk antisipasi situasi negara dalam keadaan bahaya (state in emergency).
"Kepolisian juga harus menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat guna menghindari terjadinya konflik horisontal," kata Manager.
Seperti diketahui, setelah pemungutan suara 9 Juli 2014 ditutup, masing-masing kubu capres-cawapres saling klaim sebagai pemenang pilpres versi penghitungan cepat (quick count). Mereka juga saling mementahkan klaim kemenangan lawan sehingga suasana politik semakin panas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat