Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak mempunyai hubungan dengan sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat usai pencoblosan Pilpres 2014.
"Pertama KPU sebetulnya tidak punya hubungan, tidak punya kaitan dengan quick count karena KPU melakukan real count," kata Komisioner KPU Arif Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Arif menerangkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2013 yang telah diubah dengan nomor 14 tahun 2014 menyebutkan, bahwa lebaga survei yang melakukan jajak pendapat, melakukan survei, melakukan quick count harus memberitahukan kepada KPU maupun publik.
Pemberitahuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam survei.
“Kemudian peronilnya siapa, samplingnya bagaimana sesuai metodologi itu, dan dia harus memberikan pernyataan bahwa hasil yang diumumkan yang dibuat itu bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu, supaya masyarakat tidak mempersepsikan macam-macam,” terang Arif.
Arif juga menekankan, publik jangan sampai dikecoh dengan klaim soal persentase data yang masuk dalam survei. Hal itu harus termasuk salah satu poin yang mesti diungkap oleh lembaga survei.
"Perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu,” lanjutnya.
Persentase antara KPU dengan lembaga survei juga berbeda. KPU menggunakan pesrentase bedasarkan hitung manual dari dari setiap TPS di Indonesia dan luar negeri.
“Kalau KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia," jelas Arif menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta