Suara.com - Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya menilai informasi hasil quick count dalam setiap pemilu memiliki peran vital. Di antaranya, agar Komisi Pemilihan Umum bekerja lebih baik.
"Kita itu sangat perlu kehadiran quick count untuk jadi pagar sehingga bisa memagari kinerja KPU, dan tidak main-main. Dengan demikian kita tidak berburuk sangka terhadap KPU," kata Tantowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014).
Menurut Tantowi, selama lembaga survei bersifat independen, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Yang menjadi soal ialah ketika lembaganya sudah berafiliasi atau konsultan bagi kandidat tertentu.
"Timbul ketidakpercayaan akan hasil lembaga tersebut akan hasil quick count-nya. Teori yang digunakan sudah betul, metode yang dipakai betul, tapi apakah dalam pelaksanaannya benar atau ngga? Kita tidak boleh memaksa KPU untuk mengikuti hasil quick count kita," katanya.
Tantowi sangat menyayangkan adanya lembaga survei yang tidak berpikir kenegaraan.
"Seharusnya berpikir matang dulu, apa yang akan kita ambil dari hasil ini," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama