Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan kejanggalan dalam penghitungan suara yang tercantum dalam laman Komisi Pemilihan Umum.
Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila menduga mulai ada kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Kata dia, kecurangan yang ditemui oleh Komnas HAM yaitu penghitungan suara di TPS 47 di Kelurahan Kepala Dua, Jawa Barat.
Menurut Laila, hasil pleno penghitungan suara yang dilakukan di TPS ternyata berbeda dengan hasil penghitungan suara yang dicantumkan KPU di laman resminya.
“Dari hasil pleno penghitungan suara di TPS 47, pasangan nomor 1 mendapatkan 14 suara dan pasangan nomor 2 mendapatkan 366 suara dengan jumlah pemilih 380. Tetapi, ketika saya cek ke website KPU, jumlahnya berbeda. Pasangan nomor 1 mendapatkan 814 suara, pasangan nomor 2 tetap dan jumlah pemilih tetap. Jadi, ada penambahan 800 suara untuk pasangan nomor 1,” kata Laila kepada suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (12/7/2014).
Siti Noor Laila menambahkan, Komnas HAM akan membahas temuan kecurangan dalam proses penghitungan suara di pemilu legislatif dalam Sidang Paripurna Istimewa, Senin (14/7/2014). Kata dia, dalam sidang itu akan dibahas hasil pemantauan Komnas HAM selama pra pilpres dan juga saat pencoblosan suara hingga penghitungan suara.
“Kami melakukan pengawasan di 13 provinsi antara lain Jakarta, Papua, Papua Barat, Sumut, Lampung, Aceh dan NTT. Dalam sidang paripurna istimewa itu akan direkap semua hasil pemantauan serta akan dibawa kemana hasil pemantauan tersebut,” ujar Laila.
Berdasarkan pantauan Komnas HAM, pelaksanaan pemilu presiden lalu diwarnai kekurangan surat suara di sejumalh Tempat Pemungutan Suara hingga hilangnya hak pilih petugas medis dan juga pasien di sejumlah rumah sakit.
Berita Terkait
-
Pemilihan Ketua DPR Divoting, PDI Perjuangan: Nanti Kita Uji di MK
-
Sanksi Bagi Lembaga Survei Nakal Bisa Dikeluarkan dari Anggota Persepi
-
Empat Lembaga yang Rilis "Quick Count" Dilaporkan ke Mabes Polri
-
PKS Jawab Kekhawatiran Jegal PDI Perjuangan di DPR
-
Bila Prabowo Kalah, PKS akan Tetap Setia di Koalisi Merah Putih
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing