Suara.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husein Yazid mengaku bahwa lembaga survei yang dipimpinnya sekarang ini tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Menurutnya meskipun sekarang banyak lembaga survei yang komersial, tetapi itu sangat bergantung kepada lembaganya.
"Komersil itu didasarkan pada lembaganya sendiri, kalau Puskaptis sendiri bisa dikatakan tidak berafiliasi kepada salah satu, baik calon dan sebagainya, kita terbuka masalah biaya, masalah dana, dan sebagainya," kata Husein di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (12/7/2014).
Dalam keterangannya, Puskaptis menelan biaya sebesar 1,2 miliar Rupiah untuk membiayai quick count-nya pada Pilpres kali ini. Dana tersebut, menurutnya, berasal dari kas Puskaptis sendiri. Namun, biaya penyiarannya ditanggung oleh stasiun televisi tvOne. Dia juga mengatakan bahwa hanya kejujuran dari sistemlah yang penting, karena menurutnya semua lembaga survei sudah menggunakan metode dan teori yang benar.
"Untuk biaya quick count kita ambil dari kas Puskaptis sendiri, kali ini kurang lebih sampai 1,2 Miliar, karena kita punya perusahaan sendiri yang bergerak dibidang percetakan, di bidang jasa dan bidang-bidang lainnya. Lalu terkait hasil quick count, yang penting sekarang, cuman satu, yaitu kejujuran, dimana kejujuran tersebut adalah kejujuran dari sistem dari lembaga survei itu," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka untuk dilaksanakanya proses audit oleh dewan etik dan audit, dimana menurut anggota Tim sukses Jokowi-JK Arief Budimanta harus segera dilakukan dan harus selesai sebelum tanggal 22 Juli 2014.
"Audit itu sangat penting dan harus segera selesai sebel tanggal 22 Juli, karena ini mempertaruhkan harga diri lembaga survei," kata Arief yang juga hadir dalam acara yang sama.
Seperti diberitakan sebelumnya, Puskaptis adalah satu dari empat lembaga survei yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO