Suara.com - Peneliti opini publik Agung Prihatna menilai bahwa lembaga survei yang ada saat ini sudah berorientasi pada kepentingan bisnis. Padahal, menurutnya, dulu orientasinya untuk sosial saja. Agung mengatakan, seharusnya quick count dibuat untuk menenangkan situasi politik saja, bukan untuk menentukan siapa yang menang.
"Kita buat quick count pada tahun 2004 bersama LP3ES untuk tujuan sosial yaitu untuk mendinginkan situasi politik, sekarang sudah bergeser ke komersial, jadinya orang sudah berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Orientasinya betul-betul untuk bisnis," katanya dalam diskusi yang bertajuk 'Republik Quick count' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(12/7/2014).
Agung juga mempersoalkan adanya hasil survei yang mengatakan bahwa ada pihak yang menang tipis, sementara ada lainnya menang tebal. Menurutnya yang dilihat dalam hasil survei adalah margin errornya. Menurut dia, istilah menang tipis dan menang tebal sengaja diciptakan untuk menarik suara dan simpatisan.
"Dalam membaca hasil survei tidak boleh menang tipis dan menang tebal, tapi harus lihat margin errornya, tapi karena untuk menarik simpatisan dan suara dan lembaga survei ingin populer, maka istilah ini diciptakan. Karena semakin banyak tampil, maka semakin populer," jelas Agung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO