Suara.com - Semua lembaga survei yang melakukan quick count seharusnya mempublikasi data kepada publik secara jujur. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria.
"Lembaga survei harus jujur, publik harus diberi keterangan. Semua lembaga survei harus memaparkan bagaimana survei dilakukan," ujar Arif kepada Antara di Bogor, Minggu (13/7/2014).
Arif menjelaskan, survei merupakan lembaga penelitian yang dalam melakukan kajian berdasarkan riset dan metode penelitian.
"Lembaga penelitian boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong," ujarnya.
Untuk menenangkan situasi, lanjut Arif, lembaga survei hendaknya memaparkan kepada masyarakat apa itu hitung cepat, bagaimana melakukan hitung cepat, apa metodelogi yang dipakai.
Harus ada transparansi data, karena data menjadi penting. Lembaga survei yang sudah melakukan survei tentunya sudah kredibel dan diakui hasil penelitiannya.
Terlebih lagi lembaga survei yang sudah bersertifikat sehingga memiliki kode etik yang menuntut hasil survei jujur.
"Jelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menduga-duga," ujar Arif.
Arif menambahkan, peristiwa ini sebagai pembelajaran, lembaga survei harus menyerahkan penilaian kepada masyarakat dengan memaparkan data yang dimilikinya.
Berita Terkait
-
Awasi Penghitungan Suara, SBY Minta KPU Libatkan Dua Kubu
-
Jubir Presiden Bantah Ada Pusat Tabulasi Suara di Cikeas
-
Tim Jokowi-JK Curigai Penghitungan Suara via Pos dan Drop Box
-
PBNU Diminta Gelar Islah Nasional Tokoh yang Terbelah
-
Bawaslu: Pencoblosan Ulang di Sejumlah TPS Harus Dilakukan Secepatnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi