Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tidak melakukan manipulasi suara.
"Kami tidak menolerir manipulasi suara pilpres, karena kalau hal itu dilakukan KPU berarti mereka mengkhianati amanat Tuhan, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu (13/7/2014).
Ia menjelaskan PWNU meminta KPU untuk bertindak profesional dan bersikap adil sesuai dengan UU.
"Kepada KPU-lah, kenegarawanan pemimpin negeri ini dipertaruhkan," katanya.
Kepada masyarakat dan elit politik, PWNU Jatim mengimbau untuk bersikap dewasa dalam menunggu hasil keputusan resmi KPU, terutama kedua kandidat, untuk bersikap ksatria, teposliro, berlapang dada, dan bersabar untuk menunggu hasil resmi pada 22 Juli 2014.
"Kami (PWNU) juga meminta PBNU untuk mengadakan Islah Nasional untuk semua elit politik dan pemimpin bangsa serta tokoh masyarakat yang terbelah pada Pilpres 2014 akibat sengitnya persaingan yang bersifat 'head to head' itu," katanya.
Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur itu menjelaskan islah nasional itu bisa diadakan dalam bentuk Istighatsah (doa memohon keselamatan) Nasional untuk mendoakan bangsa dan negara ini.
"Islah Nasional yang diadakan setelah keputusan resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014 itu untuk menunjukkan bahwa terbentuknya kepemimpinan nasional melalui pilpres itu lebih penting untuk bangsa dan negara ini daripada sekadar kemenangan capres tertentu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren