Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan hasil pertemuan pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Pada tahapan sekarang ini, simpul kritis berada pada KPU dan kemungkinan nanti juga pada MK. Oleh karena itu, pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU," kata Hamdan, saat konferensi pers usai pertemuan antarpimpinan lembaga negara di MK Jakarta, Jumat (18/7/2014).
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.
Pertemuan dengan mengambil tema "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara adil dan bermartabat" ini juga diikuti oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad.
Hamdan mengatakan jika ada sengketa ke MK, pimpinan lembaga negara juga sepakat untuk menjaga independensi dan imparsialitas mahkamah dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut.
"Pimpinan lembaga negara akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk apapun," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk bersama-sama mengamankan suara rakyat.
"Dalam hal ini ikut mengawal, mengawasi sekaligus membantu agar suara rakyat benar-benar terjaga kemurniannya sejak pemungutan suara 9 Juli hingga penetapan hasil pilpres nanti," kata Hamdan.
Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan bahwa tidak ada intervensi yang dialkukan lembaga manapun dalam melakukan rekapitulasi hasil pilpres.
Husni Kamil Manik mengungkapkan saat ini proses rekapitulasi sudah pada tingkat provinsi.
"Tidak ada intervensi apapun," kata Husni usai pertemuan di MK.
Dia juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan rekapitulasi hasil Pilpres tingkat provinsi.
"Berdasarkan laporan rekap dilakukan hari ini umumnya suskes dan selesai satu hari, terutama provinsi dengan jumlah kabupaten/kota kurang dari 10," tutur Husni.
Dia juga menyampaikan seluruh anggota KPU pada dua hari lalu melakukan monitoring pada rekap tingkat kabupaten/kota.
"Proses rekap itu berjalan dengan lancar dan damai tidak satu pun yang terjadi konflik, ini semua berkat kerjsaama yang sangat erat antara KPU dengan pihak polisi dan juga TNI yang ada di daerah," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Roy Suryo Gebrak Meja: Sebut KPU 'Komisi Fufufafa' Lindungi Gibran, Ancam Gugurkan Jabatan Wapres
-
Data Pendidikan Gibran di Situs KPU Disebut Berubah di Tengah Gugatan Rp125 T, Siapa yang Mengubah?
-
KPU Klarifikasi: Riwayat Pendidikan Gibran Diisi Langsung oleh Tim Saat Pencalonan
-
Dugaan Perubahan Riwayat Pendidikan Gibran, Pengamat: Skandal Besar yang Bisa Guncang KPU!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Kemenpar Gelar SEABEF 2025, Forum Perdana Bahas Industri Event Asia Tenggara dan Tantangannya
-
Uji Keabsahan Penangkapan, Sidang Praperadilan Delpedro Cs Bakal Digelar 17 Oktober
-
Dosen Filsafat Ungkap: Media Sosial Jadi Arena Politik Baru Generasi Z
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?