Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak akan memaksakan kader-kader partainya masuk dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau diajak masuk ke dalam kabinet ya syukur, kalau tidak itu konsekuensi dari koalisi tanpa syarat," kata Surya saat buka bersama dengan awak media, di Jakarta, Jumat (25/7/2014).
Menurut dia, meski kader partainya banyak yang mumpuni dan berkualitas, namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi-JK.
"Presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 memiliki kewenangan besar untuk menyusun kabinetnya. Namun, diharapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK harus efisien, efektif, dan transparan," kata Surya.
Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK sangat mengharapkan dukungan masyarakat, tapi tentu bukan dukungan yang buta. Yang dibutuhkan adalah dukungan dengan sikap kritis dan konstruktif dalam memberikan pemikiran.
Terkait dengan beredarnya rilis daftar nama yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK, Surya memastikan bahwa hal itu tidak benar.
Namun demikian, jika ada kader NasDem yang diminta untuk berkontribusi menjalankan roda pemerintahan ke depan, Surya memastikan akan memberikan kader-kader terbaiknya.
"Kalau diminta, NasDem sangat memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Ketika diminta untuk menjalankan misi pemerintah, tentu kami pikirkan yang terbaik dan efektif menjalankan itu," tegas Surya.
Sebagai salah satu ketum partai yang sejak awal konsisten mendukung Jokowi-JK, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak serta merta menerima jika dia ditawari posisi dalam pemerintahan.
"Saya coba diskusikan dulu dengan presiden dan wakil presiden terpilih, apa urgensitas-nya kalau saya diminta. Apakah penting sekali untuk membantu kinerja pemerintah? Kalau memang penting sekali, perlu dipikirkan. Tapi sangat sayang kalau hanya untuk status," kata Surya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok