Suara.com - Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan bahwa daftar tunggu ibadah haji di wilayahnya mencapai 17 tahun.
Jemaah calon haji Makassar yang mendaftar sejak sembilan tahun terakhir sangat pesat. Sedangkan kuota yang diberikan pemerintah pusat tidak bertambah.
Ironisnya, dalam dua tahun terakhir, jumlah kuota justru diturunkan, menyusul adanya perluasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.
"Sungguh, ini yang menjadi tantangan kita karena jumlah daftar tunggu yang mendaftar untuk berhaji itu sampai 17 tahun dan kita sebagai pemerintah pasti ingin semua warga yang mendaftar bisa diberangkatkan," ujarnya saat membuka secara resmi manasik haji massal di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sabtu (9/8/2-14).
"Persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini yakni adanya peningkatan jumlah jemaah yang sangat pesat, di sembilan tahun terakhir dan ini yang menjadi persoalan karena kita ingin mereka semua bisa diberangkatkan," katanya.
Syamsu yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Makassar itu menyatakan, banyaknya pendaftar calon haji selama sembilan tahun terakhir ini dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat jauh lebih baik selama satu dekade tersebut.
"Bapak Ilham Arief Sirajuddin saat menjabat Wali Kota selama 10 tahun telah meletakkan dasar-dasar ekonomi yang luar biasa dan pesatnya pertumbuhan perekonomian itu melebihi kabupaten kota dan provinsi lainnya," terangnya.
Bahkan di tahun 2013, lanjut Syamsu, pendapatan perkapita masyarakat Makassar mencapai Rp42 juta per tahun per orang, dengan pertumbuhan ekonomi ini tentu semakin banyak yang memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji.
Selain itu, kondisi Masjidil Haram yang dalam renovasi mengakibatkan kuota di tiap wilayah berkurang hingga 20 persen dan ini juga yang mempengaruhi kuota haji di Makassar.
"Tahun ini sejumlah 906 orang, lebih sedikit dari dua tahun terakhir karena kondisi Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Porsi kuota haji khusus kota Makassar mencapai 1.132 sedangkan pendaftaran calon haji hingga Juni mencapai 19.358 orang," tuturnya.
Salah satu langkah yang diupayakannya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermohon ke Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel dan pusat agar menambah kuota melalui Dirjen Haji. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Rampok Uang Negara? Pejabat DPRD Gorontalo Pamer Kemewahan di Medsos, Publik Geram!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara