Suara.com - Para komisioner dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Jawa Barat, berencana menonton bersama tayangan televisi terkait pembacaan putusan Mahkaman Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden 2014.
"Siang nanti kami akan saksikan bersama pembacaan putusan MK melalui televisi di kantor," kata Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Bogor, Siti Natawati di Bogor, Kamis (21/8/2014).
Siti mengatakan, menjelang pembacaan putusan MK terkait gugatan PHPU, situasi di Kantor KPU Kota Bogor berjalan kondusif. Anggota KPU Kota Bogor dapat beraktivitas normal seperti biasa tanpa ada kendala yang berarti.
Siti menambahkan, sejak kemarin (20/8/2014) belum ada pengawalan terbuka di kantor KPU.
"Sampai kemarin belum ada pengawalan secara terbuka dari kepolisian di kantor kami, mungkin secara tertutup atau intel mungkin ada," katanya.
Saat ditanya terkait hasil keputusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2014 yang akan dibacakan majelis hakim MK pukul 14.00 WIB, Siti mengatakan KPU Kota Bogor siap menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan mahkamah.
"Apapun keputusan MK harus di jalankan oleh KPU," kata Siti.
Sebelumnya, KPU Kota Bogor termasuk salah satu dari 22 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang terdapat indikasi kesalahan pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. KPU Kota Bogor pun membongkar sebanyak 343 TPS untuk mengumpulkan dokumen dan alat bukti yang diperlukan dalam sidang gugatan di MK. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah