Suara.com - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Mohammad Rodja, meminta pengurus DPP partainya tidak tuli menyikapi adanya desakan pelaksanaan muktamar sesuai keputusan mukernas.
"DPP jangan tuli, ini sudah ada desakan dari daerah untuk melaksanakan muktamar. Seharusnya jangan tunggu didesak, 'nggak cantik' itu namanya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Rodja mengatakan beberapa hari lalu sejumlah pimpinan perwakilan cabang PPP di daerah antara lain, Maluku, Kendari, Wakatobi, Flores, dan lain-lain telah menghubunginya dan meminta saran atas pelaksanaan muktamar.
"Saya katakan kepada pimpinan cabang bahwa silahkan mengatakan langsung ke DPP agar segera membentuk panitia dan melaksanakan muktamar. Sesuai keputusan mukernas, muktamar itu seharusnya dilakukan sebulan setelah Pilpres 9 Juli 2014, ini kewenangan dan kewajiban DPP," ujar Rodja.
Dia juga menyebutkan bahwa kader di daerah meminta usulan atas siapa calon ketua umum yang dapat diajukan menggantikan posisi Suryadharma Ali dalam muktamar nanti, namun Rodja mengaku menolak memberikan saran.
"Saya ini kan kakak, nanti kalau mengusulkan nama tidak baik," kata dia.
Sebelumnya, desakan agar DPP PPP segera melaksanakan muktamar muncul dari sejumlah kader senior partai belambang ka'bah itu. Selain untuk mengganti ketua umum, muktamar disebut-sebut juga akan menentukan sikap politik PPP selanjutnya terhadap pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 6 Sunscreen Moisturizer Terbaik untuk Anti Aging, Kulit Kencang dan Bebas Kerutan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional
-
Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI
-
Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?
-
LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun
-
Sedang Tidur Pulas, Gunawan Dihujani 9 Bacokan Celurit di Kontrakan Tomang
-
Pelapor Mafia Tanah Malah jadi Tersangka, Kini Pasrah Kehilangan Harta
-
Menteri LH: Sampah Organik Jadi Kunci Utama Penurunan Emisi Metana Indonesia
-
9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan
-
Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir