Suara.com - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Mohammad Rodja, meminta pengurus DPP partainya tidak tuli menyikapi adanya desakan pelaksanaan muktamar sesuai keputusan mukernas.
"DPP jangan tuli, ini sudah ada desakan dari daerah untuk melaksanakan muktamar. Seharusnya jangan tunggu didesak, 'nggak cantik' itu namanya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Rodja mengatakan beberapa hari lalu sejumlah pimpinan perwakilan cabang PPP di daerah antara lain, Maluku, Kendari, Wakatobi, Flores, dan lain-lain telah menghubunginya dan meminta saran atas pelaksanaan muktamar.
"Saya katakan kepada pimpinan cabang bahwa silahkan mengatakan langsung ke DPP agar segera membentuk panitia dan melaksanakan muktamar. Sesuai keputusan mukernas, muktamar itu seharusnya dilakukan sebulan setelah Pilpres 9 Juli 2014, ini kewenangan dan kewajiban DPP," ujar Rodja.
Dia juga menyebutkan bahwa kader di daerah meminta usulan atas siapa calon ketua umum yang dapat diajukan menggantikan posisi Suryadharma Ali dalam muktamar nanti, namun Rodja mengaku menolak memberikan saran.
"Saya ini kan kakak, nanti kalau mengusulkan nama tidak baik," kata dia.
Sebelumnya, desakan agar DPP PPP segera melaksanakan muktamar muncul dari sejumlah kader senior partai belambang ka'bah itu. Selain untuk mengganti ketua umum, muktamar disebut-sebut juga akan menentukan sikap politik PPP selanjutnya terhadap pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Soroti Laporan 'ABS' Pakai AI di JAKI, Anggota Komisi A DPRD DKI: Ini Alarm Bagi Pelayan Publik!
-
Saat Kedubes Iran Ramai-ramai Balas Ancaman Trump Secara 'Selow'
-
Bahas RUU Perampasan Aset, Sahroni Wanti-wanti Jangan Jadi Ajang 'Abuse of Power' dan Hengky-Pengky
-
DPR Apresiasi Kejagung Tindak Tegas Jaksa Kejari Karo: Pelajaran untuk Semua!
-
Buntut Kasus Gus Yaqut, KPK Periksa Bos Gema Shafa Marwa hingga Aero Globe Indonesia
-
Kemenkes Dorong Penertiban Iklan Film Aku Harus Mati: Cegah Risiko Peniruan Bunuh Diri
-
Harga Produk di Jakarta Berangsur Naik Imbas Perang Iran, Pramono Anung: Inflasi Masih Terjaga
-
Ya Allah, Gaza Diserang Lagi saat Iran Masih Digempur Israel
-
Bagaimana Hilangnya Hutan Tropis Memperparah Gelombang Panas Global?
-
Manipulasi Laporan JAKI Pakai AI, Lurah Kalisari Dipanggil Inspektorat DKI Gegara Ulah Petugas PPSU