Suara.com - Kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla lebih ideal jika diterapkan secara ramping. Hal itu dikatakan Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad.
"Kalau berbicara ideal, pasti lebih ideal jika kabinet itu lebih ramping karena banyak program akan fokus dan tidak tumpang tindih jika mampu dimaksimalkan dengan baik oleh menterinya," ujarnya di Makassar, Rabu (3/9/2014).
Ia mengatakan, postur kabinet yang ramping lebih baik dan efektif misalnya cukup 24 agar tidak tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan setiap kementerian seperti selama ini terjadi.
Bukan cuma itu, anggaran pendapatan dan belanja juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Jika ini tercipta, maka reformasi birokrasi bisa lebih dioptimalkan.
Selain itu, sejumlah lembaga atau instansi di sayap pemerintahan juga perlu dikurangi karena kinerjanya yang tidak berjalan optimal, tetapi justru menyerap banyak anggaran negara.
"Inilah yang akan menjadi tantangan dari pasangan Jokowi-JK, apakah mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahannya itu ataukah justru sebaliknya, sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 260 juta jiwa maka idealnya dibutuhkan sekitar 24 hingga 36 kementerian, akan tetapi jika jumlah minimal sekitar 24 bisa dimaksimalkan itu akan jauh lebih baik. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Krisis Identitas Gen Z: Saat Algoritma dan Media Sosial Membentuk Jati Diri
-
The Killing Vote: Potret Kegagalan Hukum yang Melahirkan Vigilantisme
-
BGN Pamer Laporan Keuangan era Dadan Hindayana Raih Opini WTP BPK
-
Rupiah Jadi Mata Uang Terkuat di Asia, Dolar AS Turun ke Rp17.919
-
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah Sebagai Tersangka, Bersamaan dengan Pelimpahan Barang Bukti
-
Bhayangkara FC Lepas 12 Pemain, Termasuk Bintang Berlabel Timnas Indonesia
-
Genggaman yang Terlepas di Pulau Rimau: Detik-Detik Tragis Penombak Ikan Ditelan Ombak
-
Liga Aspal Ramai di Jakarta, Pramono Janji Bangunkan Sarana Olahraga
-
Calon Manajer Koperasi Merah Putih Didominasi Perempuan, Capai 60 Persen!
-
Jaringan Tembus 1,13 Juta Agen, BRI Perkuat Penetrasi Pasar Lewat Sektor Ritel