Suara.com - Dalam wawancara yang diunggah di akun Suara Demokrat di Youtube pada Minggu (14/9/2014) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempersilahkan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menyampaikan pandangan atas perdebatan tentang mekanisme pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung atau lewat DPRD.
"Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih tapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya," kata SBY.
Secara terpisah, ketika wartawan meminta tanggapan Jokowi atas pernyataan SBY itu, Jokowi malah balik bertanya.
"Kok saya?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (15/9/2014).
Bagi Jokowi bila pilkada dikembalikan seperti dulu, dipilih lewat DPRD, sama artinya dengan kemunduran demokrasi. Mekanisme itu telah memotong hak politik rakyat.
Jokowi mendukung pilkada dipilih langsung oleh rakyat seperti yang selama sepuluh tahun terakhir berjalan.
"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan anggaran-lah, money politic-lah, konflik horisontal-lah. Justru (Pilkada langsung) itu yang akan mendewasakan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah ngerti betul cara pilih walikota, bupati, gubernur. Jangan sampai kita mundur lagi ke belakang," kata Jokowi.
Bila yang menjadi alasan mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD adalah adanya praktik money politic, maka penyakit itulah yang harus dicegah dengan memperbaiki sistem.
"Kalau ada masalah kecurangan. Ya segera ditutup. Money politic ya harus tegas. Orang ga akan coba-coba lakukan, kalau law enforcement. Kalau ada kekurangan lagi, apa yang kurang? Dilihat. Kemudian, soal bakal terjadi konflik horizontal itu akan semakin berkurang kalau kedewasaan kita semua ada," kata Jokowi.
Jokowi berharap mekanisme pilkada tidak diubah lagi. "Bisa nggak?" kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban