Suara.com - Sejumlah anggota DPRD Surabaya kedapatan mencuri start untuk mengambil jatah mobil dinas. Padahal mekanisme pembagian mobil baru dilakukan setelah 24 September mendatang.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Surabaya Afghani di Surabaya, Senin (22/9/2014), membantah ada anggota dewan yang telah mengambil mobil dinas, melainkan hanya pinjam sebentar karena ada keperluan mendesak.
"Mereka cuma pinjam sebentar karena ada keperluan. Mereka berjanji akan dikembalikan lagi," katanya.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di internal anggota DPRD Surabaya, sedikitnya ada sekitar 10 anggota dewan yang sudah mengambil jatah mobilnya.
"Rata-rata, yang membawa adalah para anggota dewan lama," ujar salah satu sumber di internal dewan yang namanya enggan ditulis.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Surabaya memang sudah menginstruksikan agar mobil dinas itu dikembalikan semua. Hanya saja, sejumlah anggota dewan tetap nekat dengan alasan kepentingan mendadak.
Sementara itu, usulan dari Sekretaris DPRD Surabaya agar mobil dinas anggota dewan diasuransikan jika sudah dibagikan memicu protes dari sejumlah anggota dewan. Mayoritas menolak imbauan itu karena berbagai alasan.
Seperti yang diungkapkan salah satu anggota dewan, Saifuddin Zuhri. Dia beralasan, dasar imbauan asuransi itu dianggap kurang pas sebab mobil itu sudah berusia di atas lima tahun.
"Jika dibebankan kepada anggota, premi yang ditanggung akan lebih tinggi. Semua mobil dinas itu sudah menjadi tanggung jawab rekan-rekan," katanya.
Penolakan juga diungkapkan anggota DPRD asal Fraksi Demokrat, Junaidi. Dia menyebut usulan itu malah merupakan pemborosan. Saat ini, status pemakaian mobdin itu sudah pinjam pakai.
"Jadi, tidak perlu diasuransikan lagi. Jika nanti ada kerusakan, yang menanggung ya pemakai," katanya.
Sejumlah anggota lain seperti Vinsensius Awey mengaku tidak masalah jika mobil dinas itu harus diasuransikan. Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang harus dikaji, salah satunya adalah teknis asuransi.
Sebab, lanjut dia, tidak semua perusahaan asuransi bersedia menerima asuransi terhadap kendaraan yang sudah tidak lagi baru. "Sehingga, premi yang dikenakan bisa lebih mahal. Secara pribadi, saya sepakat dengan usulan itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Puji Pembatalan Pembelian Mobil Dinas Menteri
-
Ini Komentar Idrus Marham Soal Jokowi Tolak Mobil Dinas Baru
-
CT: Menteri Jokowi-JK Pakai Mercy karena Harganya Lebih Murah
-
Belum Dilantik, Jokowi Belum Bisa Berbuat Apa-apa Soal Mobil Mercy untuk Menteri
-
Sejumlah Anggota DPRD Enggan Kembalikan Mobil Dinas
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi