KPK dan BPK Awasi Pemprov DKI Gelar Asian Games 2018

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan sejumlah lembaga dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia atau Asian Games di Jakarta 2018 mendatang.

"Untuk penyelenggaraan itu kan kita pasti akan membangun banyak venue (lokasi). Makanya, pada saat pembangunan nanti, kita mau libatkan pihak-pihak lain untuk pengawasannya," kata Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurut perempuan yang akrab disapa Sylvi itu, Pemprov DKI akan menggandeng dua lembaga dalam persiapan Asian Games 2018, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Agar semua proses penyelenggaraan ini terbuka, kita mau libatkan KPK dan BPK. Keterlibatan itu juga sekaligus supaya di dalam event ini tidak terjadi tindak pidana korupsi. Jadi, bisa dibilang sehat," ujar Sylvi.

Dia menuturkan sejumlah venue yang akan dibangun oleh Pemprov DKI untuk Asian Games 2018 nanti, diantaranya athlete village atau wisma atlet di kawasan Kemayoran (Jakarta Pusat).

"Kita sudah perkirakan ajang itu nanti akan membutuhkan sebanyak 13.000 tempat tidur dan 7.500 kamar. Makanya, selain di Kemayoran, kita juga mau jadikan asrama mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (Jakarta Timur) jadi wisma atlet juga untuk sementara," tutur Sylvi.

Sementara itu, dia mengungkapkan terkait venue atau lokasi pelaksanaan berbagai cabang olah raga dalam ajang Asian Games, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah lokasi.

"Venue-venue itu, antara lain Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Stadion Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) dan Gelanggang Olahraga Velodrome. Semuanya akan kita perbaiki lagi," ungkap Sylvi.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Asian Games 2018 tidak hanya akan dilaksanakan di Jakarta, tetapi juga beberapa provinsi lain di Indonesia, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Selatan. (Antara)