Suara.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Emil meyakini sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pemilihan langsung kepala daerahnya.
"Saya yakin sebagian besar rakyat menginginkan pemilihan langsung pemimpin mereka, untuk itu perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang ada secara elegan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (26/9/2014).
Ia menyebutkan, tidak sependapat dengan keputusan DPR-RI yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada di mana salah satu butirnya mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurut Emil, meski tidak sepakat dengan keputusan itu, namun ia menyatakan tidak akan melakukan demonstrasi. Ia akan memperjuangkan pilkada langsung melalui mekanisme hukum "judicial review" di jalur Mahkamah Konstitusi.
Langkah itu akan dilakukannya bersama Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
"Percuma demonstrasi bila aspirasinya tidak sampai, karena itu kita serahkan secara hukum. Melalui jalur 'judicial review' di MK," katanya.
Ia menyebutkan pilkada sangat politis dan secara substansi UU itu masih menjadi perdebatan. Ia menyatakan melalui Apkasi dan Apeksi akan melakukan langkah hukum ke MK dimana hakim dapat melihat tanpa ada kepentingan politis.
"Yang paling prinsip akibat keputusan ini, ada hak demokrasi rakyat yang hilang. Masih ada koridor hal yang bisa kita pakai," kata Wali Kota Bandung itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK