Suara.com - Deputi Tim Transisi Jookowi - JK, Akbar Faizal, mencurigai adanya pihak-pihak yang sengaja mengganjal pemerintahan Jokowi-JK. Dia menganalisa, adanya skenario besar untuk itu melihat beberapa agenda UU yang disahkan DPR belakangan ini.
"Kami melihat memang ada upaya dari bebeberapa pihak yang tampaknya belum terlalu legowo menerima segalanya pada proses yang kemarin untuk mengganggu pemerintahan ini," kata Faizal di Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Minggu (28/9/2014).
Bahkan, sambungnya, mengutip dari salah satu ketua partai tertentu yang mengatakan bahwa ini adalah langkah awal, mengartikan dugaan adanya kesengajaan penggajalan pemerintahan Jokowi-JK.
"Dengan ‘telanjang’, seorang pimpinan partai, mengatakan ini adalah langkah awal dan empat kemenangan awal ini akan dijadikan semacam modal awal ke depan. Saya menganalisis, ini merupakan skenario besar," paparnya.
Namun, karena Jokowi-JK sudah resmi menjadi presiden terpilih periode 2014-2019, maka hal itu sudah tidak wajar. Karenanya, dia mengajak rakyat untuk mencermatinya.
"Saya hanya mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari mencatat anggota DPR dan partai yang menunjukan kekuatan megaloman-nya, catat! Mereka ini lah yang merampas demokrasi," tutur Faizal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur