Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak terkait dengan dugaan korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat kota Surakarta (BPMKS).
Soal BPMKS ini dilaporkan oleh Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia ke KPK tahun 2012 lalu.
"Berdasarkan penelusuran dari tim tidak ditemukan data BPMKS yang double dan fiktif. Jelas ya, jadi clear semua untuk urusan Jokowi soal BPMKS," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2014).
Adnan menjelaskan, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan dana BPMKS sekitar Rp23 miliar untuk jumlah siswa penerima sebanyak 110 ribu siswa.
Berdasarkan hasil verifikasi data siswa yang dilakukan oleh pelapor, diketahui bahwa jumlah penerima dana BPMKS yang berhak hanya sebanyak 65.394 siswa dengan total dana Rp10,688 miliar.
Laporan itu mengungkapkan, perbedaan data disebabkan karena banyak data ganda.
Permasalahan data ganda telah disampaikan kepada Wali Kota Solo pada saat itu Jokowi, namun Wali Kota tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya dan tetap menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp23 miliar, dengan asumsi jumlah penerima BPMKS 110 ribu siswa.
Diduga terdapat dana BPMKS yang disalurkan untuk siswa fiktif.
Adnan menyatakan dana BPMKS adalah biaya operasional satuan pendidikan/sekolah (BOSP) dana BPMKS tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik/orang tua peserta didik Pemanfaan oleh Satuan pendidkan/Sekolah.
Besaran bantuan BPMKS ditentukan berdasarkan jenis kepemilikan kartu yaitu Silver, Gold dan Platinum. Jumlah sekolah penerima dana BPMKS ada 438.
Menurut Adnan pengujian terhadap BPMKS dilakukan dengan cara diskusi dan paparan secara umum dengan Wali Kota Solo dan jajaran terkait mengenai BPMKS sejak 2010-2014.
Selain itu meminta data terkait proses BPMKS yang mencakup antara lain usulan calon penerima BPMKS dan masing-masing, anggaran dan realisasi BPMKS, rekening koran BPMKS di DPKAD.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru
-
Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dikebut, Gus Ipul Tekankan Akselerasi
-
Biar Keadilan Tak Macet, Komnas Perempuan Minta Polri Rekrut Polwan Disabilitas