Suara.com - Presiden terpilih Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memberlakukan kebijakan tegas untuk menjaga kedaulatan negara. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif pertamanya dengan media Australia, Fairfax Media.
Dalam wawancara yang dimuat di Sidney Morning Herald hari Sabtu (18/10/2014), Jokowi mencontohkan pelanggaran perbatasan laut oleh Angkatan Laut (AL) Australia. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, kapal-kapal AL Australia pernah beberapa kali dengan leluasanya melenggang masuk ke perairan Indonesia ketika menggiring balik perahu-perahu para pencari suaka.
"Kami akan memperingatkan bahwa hal ini tidak dapat diterima," kata Jokowi.
"Kita punya hukum internasional, Anda harus menghormati hukum internasional," lanjut lelaki yang akan segera dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
Kendati demikian, Jokowi juga menyampaikan niatnya untuk mempererat hubungan di antara kedua negara. Jokowi ingin membangun kembali kerja sama dalam bidang keamanan yang sempat rusak lantaran terbongkarnya aksi penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono oleh badan intelijen Australia.
Untuk pertama kalinya pula, Jokowi mengatakan akan membuka jalan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan dengan Australia, termasuk kerja sama dalam memerangi terorisme.
Tak cuma dalam bidang keamanan, Jokowi juga bertekad meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, termasuk hubungan personal.
"Ketika investor datang kepada saya mereka selalu mengeluhkan empat hal. Mereka menanyakan subsidi bahan bakar; kedua, mereka menanyakan soal reformasi birokrasi, lisensi usaha, izin usaha; ketiga, mereka menanyakan soal infrastruktur - jalur kereta api, pelabuhan laut, jalan tol; dan keempat, mereka menanyakan tentang pembangkit listrik," kata Jokowi.
Jokowi yakin, dengan pengalamannya sebagai pengusaha furniture, dirinya akan mampu mengatasi segala permasalahan tersebut dan menarik investor masuk ke Indonesia.
"Jadi saya yakin jika saya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, para investor akan datang. Saya pengusaha, jadi saya tahu bagaimana caranya mengatasi masalah ini," tutup Jokowi.
Jokowi akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Senin, 20 Oktober 2014. Acara pelantikan Jokowi bakal dihadiri berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Tony Abbott yang namanya ada di deretan tamu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Hindari Macet Malam Tahun Baru, 26 Kereta Api Berhenti di Stasiun Jatinegara
-
Mendagri Salurkan Bantuan untuk Warga Desa Geudumbak, Langkahan, Aceh Utara
-
Tukar 5 Kapibara Jantan, Ragunan Resmi Boyong Sepasang Watusi Bertanduk Bernama Jihan dan Yogi
-
Ini Daftar Rute Transjakarta yang Beroperasi Hingga Dini Hari Selama Malam Tahun Baru 2026
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam