Suara.com - Anggota DPR RI Aria Bima mengingatkan kepada semua pihak agar mewaspadai upaya penipuan yang mencatut nama dirinya dan penipuan tersebut muncul seiring menangnya pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pilpres 2014.
"Mereka mengaku-aku sebagai utusan saya untuk menjadi makelar jabatan, baik di lingkungan kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun instansi pemerintah lainnya," kata Aria Bima mantan Tim Sukses Jokowi-JK dalam siaran persnya kepada Antara, Rabu (22/10/2014).
Aria Bima yang juga politisi PDI Perjuangan menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah mengutus seseorang atau kelompok untuk menawar-nawarkan jabatan tertentu di kementerian, BUMN, maupun instansi pemerintah lainnya.
"Saya tidak pernah langsung maupun tidak langsung melalui perantara, menawarkan jabatan maupun posisi apa pun di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali ini.
Penegasan itu disampaikan Aria Bima lantaran belakangan ini pihaknya mendapat laporan ihwal adanya orang-orang yang mengaku-aku sebagai utusannya dan menjalankan praktik sebagai makelar jabatan.
Kejadian antara lain dilaporkan terjadi di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN dan beberapa BUMN, bahkan juga di Badan Intelijen Negara (BIN).
Aria Bima sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI periode 2009-2014, yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), dan BUMN.
Atas kejadian itu, Aria Bima mengaku prihatin, karena penipuan tersebut selain merugikan korban juga berdampak negatif atas nama baik dia dan keluarganya.
"Ya kepada siapa pun yang mendapati orang-orang yang mengklaim utusannya dan menjadi makelar jabatan, harap menghubungi Yuyun, sekretaris pribadi saya, di nomor 08128935321," kata Aria Bima.
Berita Terkait
-
Lindungi Diri di Media Sosial: Panduan Praktis Menghindari Penipuan
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
-
Total 117.301 Rekening Ditutup Imbas Penipuan, Nilai Kerugian Tembus Rp8,2 Triliun
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa