Suara.com - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendukung sepenuhnya Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan menteri di kabinet yang akan segera di bentuknya.
Sekjen Almisbat Hendrik Sirait menilai tarik ulur pengumuman kabinet yang terjadi saat ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.
“Almisbat menilai pertimbangan rekam jejak calon menteri sebagai salah satu dasar pemilihan menteri di kabinet oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Namun Almisbat juga meminta kepada Presiden utk memasukkan faktor bersih dari kejahatan hak asasi manusia masa lalu sebagai bahan pertimbangan rekam jejak calon menteri selain faktor bersih dari indikasi korupsi,” kata Hendrik dalam pesan Blackberry Messenger yang diterima suara.com, Sabtu (25/10/2014).
Almisbat berpandangan faktor bebas dari kejahatan HAM harus diperlakukan setara dengan bebas dari indikasi korupsi dalam pertimbangan rekam jejak calon menteri di Kabinet.
Berdasarkan pada pertimbangan itulah Almisbat meminta agar Presiden Jokowi mencoret nama Wiranto sebagai kandidat calon menteri. Menurut Hendrik, Wiranto diduga terlibat dalam kasus kejahatan HAM pada peristiwa Timor Leste dan Kerusuhan Mei 1998.
“Bagi Almisbat postur kabinet yang nihil beban, baik beban masa lalu (kejahatan HAM) maupun bebas dari beban indikasi korupsi adalah sebuah visi dan misi pemerintahan baru yang dibebankan kepada pemerintahan Jokowi -JK sekaligus menjadi ekpektasi masyarakat Indonesia yang beradab,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Repot? Mempertanyakan Sikap Pemerintah pada Tuntutan Rakyat 17+8
-
Demo 4 September Serahkan 17+8 Tuntutan, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi Juga Repot
-
Wiranto Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana: Ada Apa Gerangan?
-
Dua Penasihat Khusus Menghadap Presiden ke Istana, Wiranto dan Dudung Bilang Begini
-
Berbincang dengan Wiranto Usai Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie, Prabowo: untuk Menghormati
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta