Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur. Muktamar yang diselenggarakan tanggal 15-17 Oktober 2014 itu telah menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak pengajuan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII.
"Muktamar VIII sudah memenuhi kaidah-kaidah AD/ARTyang ada di PPP. Muktamar waktu itu dihadiri ketua wilayah, ketua DPC, sekretaris wilayah, dan sekretaris DPC yang sah, yang semua dilegalisir di notaris. Peserta yang hadir melebihi 800-an yang hadir, itu artinya 80 persen dari peserta muktamirin," kata Hasan kepada suara.com, Rabu (29/10/2014).
Hasan menambahkan sesuai dengan UU tentang partai politik, Kementerian Hukum dan HAM memiliki waktu tujuh hari untuk mengesahkan kepengurusan partai, setelah pengajuan.
"Makanya keluar (pengesahan) semalam jam 01.30 WIB. Sebetulnya itu lebih satu hari," kata Hasan.
Sejumlah pengamat politik menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan PPP versi Romi gegabah karena seharusnya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada dua kubu di PPP islah.
Menanggapi hal itu, Hasan mengatakan Menteri Yasona adalah pakar hukum dan tentu saja keputusannya didasarkan pada pertimbangan yang matang.
"Ini tidak ada unsur apapun. Ini murni. Apa yang dilakukan oleh Romi sudah sesuai dengan kaidah. Jadi, tidak ada unsur politik. Muktamar sudah mekanisme yang ada. Jadi Kemenkumham tidak punya dasar menolak dan tidak menolak," kata Hasan.
Langkah berikutnya yang akan dilakukan PPP hasil Muktamar VIII setelah disahkan oleh Kemenkumham, kata Hasan, menyatukan seluruh perbedaan yang ada di internal partai.
"Jadi, muktamar itu hanya ada satu. Islah. Selanjutnya akan ada konsolidasi, insya Allah tanggal 30 Oktober 2014. Dilakukan musyawarah kerja wilayah serentak seluruh Indonesia," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
Gus Yasin Buka Kartu: 'Dalang' Islah PPP Ternyata Caleg, Istana Tak Ikut Campur
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Sama-sama 'Somali' Beda Nasib: Di Mana Letak Somaliland dan Apa Bedanya dengan Somalia?
-
Israel Jadi Negara Pertama di Dunia Akui Kemerdekaan Somaliland, Dunia Arab Murka
-
Koalisi Sipil Kecam Represi TNI di Aceh: Dalih Bendera Bulan Sabit Dinilai Buka Luka Lama Konflik
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT