Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur. Muktamar yang diselenggarakan tanggal 15-17 Oktober 2014 itu telah menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak pengajuan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII.
"Muktamar VIII sudah memenuhi kaidah-kaidah AD/ARTyang ada di PPP. Muktamar waktu itu dihadiri ketua wilayah, ketua DPC, sekretaris wilayah, dan sekretaris DPC yang sah, yang semua dilegalisir di notaris. Peserta yang hadir melebihi 800-an yang hadir, itu artinya 80 persen dari peserta muktamirin," kata Hasan kepada suara.com, Rabu (29/10/2014).
Hasan menambahkan sesuai dengan UU tentang partai politik, Kementerian Hukum dan HAM memiliki waktu tujuh hari untuk mengesahkan kepengurusan partai, setelah pengajuan.
"Makanya keluar (pengesahan) semalam jam 01.30 WIB. Sebetulnya itu lebih satu hari," kata Hasan.
Sejumlah pengamat politik menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan PPP versi Romi gegabah karena seharusnya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada dua kubu di PPP islah.
Menanggapi hal itu, Hasan mengatakan Menteri Yasona adalah pakar hukum dan tentu saja keputusannya didasarkan pada pertimbangan yang matang.
"Ini tidak ada unsur apapun. Ini murni. Apa yang dilakukan oleh Romi sudah sesuai dengan kaidah. Jadi, tidak ada unsur politik. Muktamar sudah mekanisme yang ada. Jadi Kemenkumham tidak punya dasar menolak dan tidak menolak," kata Hasan.
Langkah berikutnya yang akan dilakukan PPP hasil Muktamar VIII setelah disahkan oleh Kemenkumham, kata Hasan, menyatukan seluruh perbedaan yang ada di internal partai.
"Jadi, muktamar itu hanya ada satu. Islah. Selanjutnya akan ada konsolidasi, insya Allah tanggal 30 Oktober 2014. Dilakukan musyawarah kerja wilayah serentak seluruh Indonesia," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Gus Yasin Buka Kartu: 'Dalang' Islah PPP Ternyata Caleg, Istana Tak Ikut Campur
-
Misteri 'Orang Baik' Penengah Konflik PPP, Siapa Sosok di Balik Islah Mardiono-Agus Suparmanto?
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Bukan Pesanan Istana! Menteri Hukum Sebut Islah PPP Murni Inisiatif Internal
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
-
Toyota Investasi Bioetanol Rp 2,5 T di Lampung, Bahlil: Semakin Banyak, Semakin Bagus!
Terkini
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
-
Ikut Terluka hingga Tulis Pesan 'DIE', Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Sengaja Ledakkan Kepala Sendiri?
-
Tak Hanya Warga Lokal: Terbongkar, 'Gunung' Sampah di Bawah Tol Wiyoto Berasal dari Wilayah Lain
-
5 Fakta Ngeri Istri Pegawai Pajak Diculik-Dibunuh: Pelaku Orang Dekat, Jasad Dibuang ke Septic Tank
-
Darurat Informasi Cuaca: DPR Nilai BMKG Telat, Minta 'Jurus Baru' Lewat Sekolah Lapang
-
'Tak Punya Tempat Curhat', Polisi Beberkan Latar Belakang Psikologis Pelaku Bom SMA 72 Jakarta
-
Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
-
Wakil Ketua DPD RI: Capaian 50% Penerima Manfaat MBG Harus Menstimulasi Kemandirian Pangan Daerah