Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa meminta kepada Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair (Mbah Mun) untuk menghentikan Muktamar PPP ke VIII versi Suryadharma Ali yang rencana akan diselenggarakan pada 30 Oktober 2014 mendatang.
Menurutnya, penghentian tersebut dapat mencegah kegaduhan yang terjadi di internal partai berlambang Ka'bah itu.
"Agar dengan cara yang baik itu, dengan cara yang tidak membuat kegaduhan semaksimal mungkin, agar muktamar yang tanggal 30 itu dapat dihentikan," ucap Suharso di Hotel Crowne Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2014).
Tak hanya itu, Suharso juga mengklaim Muktamar ke VIII kubu SDA telah dihentikan oleh Mbah Mun.
"Saya tidak mengatakan dibatalkan, tapi Mbah Mun mengatakan dihentikan," ujar dia.
Suharso juga menerangkan kini posisi SDA sudah menjadi mantan Ketua Umum dan menjadi kader. Ia juga mengatakan status mantan ketum PPP itu dilihat setelah proses hukum yang dihadapinya selesai.
"(SDA sekarang) mantan ketua dan kader. Nanti lihat lagi setelah hasil pengadilan terhadap beliau. Kita lihat nanti," kata Suharso. [Bowo Raharjo]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti